Adveristing
Example 325x300
HeadlineProvinsi Gorontalo

Gembar-Gembor Efisiensi, Pemprov Gorontalo Malah Boros Rp4,1 Miliar untuk Mobil Dinas

×

Gembar-Gembor Efisiensi, Pemprov Gorontalo Malah Boros Rp4,1 Miliar untuk Mobil Dinas

Sebarkan artikel ini
Pemprov Gorontalo Anggarkan Rp. 4.1 Milyar untuk pengadaan Mobnas (Foto/Ulanda.id)
Pemprov Gorontalo Anggarkan Rp. 4.1 Milyar untuk pengadaan Mobnas (Foto/Ulanda.id)

ULANDA.ID – Sinyal kontradiktif muncul dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Di satu sisi, mereka menggaungkan efisiensi belanja aparatur sebagai langkah reformasi anggaran. Namun di sisi lain, alokasi miliaran rupiah justru disiapkan untuk pengadaan kendaraan dinas baru di tahun 2025.

Informasi yang dihimpun dari laman resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, menunjukkan bahwa sedikitnya enam instansi di lingkungan Pemprov telah mengusulkan pembelian mobil dinas dengan nilai total mencapai lebih dari Rp4,1 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBD murni 2025.

Yang mencengangkan, belanja kendaraan itu dilakukan di tengah tekanan publik terhadap penggunaan anggaran yang lebih pro-rakyat. Di sisi lain, Pemprov justru masih menyisihkan hampir Rp900 juta untuk menyewa kendaraan operasional, memperkuat kesan bahwa efisiensi hanya jargon di atas kertas.

Baca Juga :  Ketua KTNA Gorontalo Resmi Serahkan SK Panitia Rembug Madya dan Persiapan PENAS XVII Tahun 2026

Rinciannya pun cukup beragam. Mulai dari mobil untuk pejabat eselon II, hingga kendaraan dinas untuk biro pelayanan administratif. Salah satu pengadaan terbesar tercatat di Biro Umum Setda, yang menganggarkan lebih dari Rp1 miliar hanya untuk dua unit kendaraan pejabat asisten.

Publik pun mulai mempertanyakan konsistensi antara narasi yang dibangun Gubernur Gusnar Ismail dan realita di lapangan. Terlebih, Gusnar dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie sebelumnya sempat menegaskan tidak akan ada pembelian kendaraan dinas selama masa jabatan mereka. Bahkan keduanya mengaku tetap menggunakan mobil lama, termasuk kendaraan operasional yang berada di Jakarta.

“Janji itu masih kami pegang. Tidak ada pengadaan baru untuk mobil dinas pimpinan daerah,” ujar Gusnar sesaat setelah terpilih.

Baca Juga :  Masyarakat Kabila Resah Dengan Sosok Misterius

Namun penelusuran dokumen pengadaan menunjukkan narasi berbeda. Enam OPD secara aktif mengusulkan mobil baru, lengkap dengan metode e-purchasing dan jadwal pelaksanaan yang dimulai awal 2025. Beberapa bahkan sudah mencantumkan spesifikasi harga satuan senilai lebih dari setengah miliar rupiah per unit.

Menanggapi reaksi publik, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Sukri Gobel, berupaya meluruskan. Ia menjelaskan bahwa pembelian tersebut bukan untuk gaya hidup, melainkan bagian dari proses peremajaan kendaraan yang sudah digunakan lebih dari 10 tahun.

“Kendaraan itu sudah sangat tua, dipakai sejak 2012 atau 2013. Ini bukan soal boros atau tidak, tapi soal keselamatan dan efektivitas kerja,” katanya saat dikonfirmasi Jumat (18/7).

Baca Juga :  Tak Mau di Putuskan, Oknum Polisi Aniaya Pacar

Namun penjelasan itu tidak serta-merta meredam kritik. Pengamat kebijakan publik lokal, Noldy Tamu, menyebut Pemprov semestinya bisa lebih sensitif dalam mengatur prioritas anggaran, terutama di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan masyarakat yang makin mendesak.

“Kalau memang efisiensi yang dikedepankan, mestinya belanja-belanja seperti ini ditunda atau disalurkan ulang untuk program-program yang langsung menyentuh rakyat. Pemerintah jangan terjebak dalam logika administrasi semata,” tegasnya.

Isu ini menjadi ujian awal bagi integritas kebijakan fiskal Pemprov Gorontalo di bawah kepemimpinan Gusnar–Idah. Publik kini menanti: apakah komitmen efisiensi akan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata atau hanya berhenti di panggung konferensi pers.

**Klik Channel WhatsApp Ulanda.id untuk membaca berita pilihan menarik lainnya langsung di ponselmu.

Example floating