ULANDA.ID – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dinilai sebagai langkah politik yang cermat.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menyampaikan pandangannya bahwa kebijakan tersebut sekaligus mengakhiri dugaan praktik politik balas dendam yang sempat dikaitkan dengan masa pemerintahan sebelumnya.
“Menurut saya, ini adalah bentuk keberanian Presiden Prabowo dalam menghapus bayang-bayang dendam politik yang diwariskan dari pemerintahan terdahulu, terutama terhadap Tom dan Hasto,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat (1/8/2025).
Jerry menilai, keputusan Presiden Prabowo untuk membebaskan dua tokoh tersebut berpotensi memicu ketegangan dalam hubungan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
“Kebijakan ini bisa memperlebar jarak antara Prabowo dan Jokowi, terutama karena dua tokoh yang dibebaskan sebelumnya disebut-sebut menjadi target tekanan politik era Jokowi,” tuturnya.
Selain abolisi dan amnesti, Jerry juga mencermati sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai tidak melanjutkan program strategis pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, hal ini memperkuat indikasi bahwa Prabowo tengah membentuk arah politik nasional yang berbeda secara signifikan.
Beberapa kebijakan yang dihentikan Presiden Prabowo, antara lain:
Larangan baru ekspor pasir laut
Pembatalan proyek tanggul laut di wilayah pesisir Tangerang
Penghentian rencana eksploitasi di kawasan konservasi Raja Ampat
Pembatalan kebijakan impor beras secara masif
“Dari kebijakan-kebijakan tersebut, terlihat bahwa Prabowo tidak ingin sekadar meneruskan warisan pemerintahan sebelumnya, tapi ingin menegaskan garis kebijakan yang baru,” kata Jerry.
Pengamat menilai langkah Presiden Prabowo bukan sekadar pertimbangan hukum, tetapi juga mencerminkan pendekatan politik baru. Di satu sisi, ia menghapus beban masa lalu, namun di sisi lain berisiko menciptakan ketegangan dengan elite politik pendahulunya.
