Hukum

Baru Hitungan Bulan Menjabat, Bupati Kolaka Timur Abd Azis Terjaring OTT KPK

×

Baru Hitungan Bulan Menjabat, Bupati Kolaka Timur Abd Azis Terjaring OTT KPK

Sebarkan artikel ini
Bupati Kolaka kena OTT KPK-foto:Ist/Ulanda.id
Bupati Kolaka kena OTT KPK-foto:Ist/Ulanda.id

ULANDA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menyasar kepala daerah aktif di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pejabat yang diamankan dalam operasi tersebut adalah Bupati Kolaka Timur, Abd Azis.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan adanya OTT terhadap kepala daerah di wilayah Kolaka Timur. Namun, ia belum memberikan detail terkait jumlah pihak yang turut diamankan maupun barang bukti yang dikumpulkan oleh tim.

“Benar, Kolaka Timur. Saat ini tim penindakan masih bekerja di lapangan,” ujar Tanak melalui pernyataan tertulis, Kamis (7/8/2025).

Baca Juga :  Ditreskrimsus Gorontalo Ungkap Calo KUR BRI 1 Miliar

Hingga Kamis malam, KPK masih melakukan pendalaman atas kasus tersebut. Informasi lebih lengkap akan diumumkan setelah proses awal selesai dilaksanakan oleh tim penyidik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa tim lembaga antirasuah itu belum kembali dari lokasi OTT. Ia menegaskan bahwa proses verifikasi terhadap pihak-pihak yang terjaring serta barang bukti masih berjalan.

“Nanti akan kami update siapa saja yang diamankan, barang apa saja yang disita, dan terkait perkara apa,” kata Budi saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Baca Juga :  Kepala Desa Buhu Resmi Ditahan Usai Diduga Aniaya Mahasiswa

Profil Singkat Abd Azis, Bupati yang Terjaring OTT

Abd Azis diketahui mulai menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur pada 20 Februari 2025. Masa jabatannya direncanakan berlangsung hingga 2030. Ia merupakan perwira aktif Polri sekaligus kader Partai NasDem. Pria kelahiran 5 Januari 1986 itu baru beberapa bulan menjalani masa kepemimpinannya di daerah tersebut.

Baca Juga :  Dahlan Iskan Ditetapkan Tersangka Dugaan Penggelapan

Operasi tangkap tangan di Kolaka Timur ini menjadi yang ketiga sepanjang 2025. Sebelumnya, KPK melakukan OTT terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, serta di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan dugaan suap proyek jalan.

KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penggunaan anggaran negara agar tidak disalahgunakan, khususnya dalam sektor infrastruktur yang rawan korupsi.

Example floating