ULANDA.ID — Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengambil langkah nyata dalam memperkuat perekonomian masyarakat dengan meresmikan program Sekolah Pasar Modal. Program ini diharapkan mampu meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di tengah masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam investasi legal dan aman.
Kegiatan pembukaan digelar di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Gorontalo dan dipimpin langsung oleh Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, Kamis (7/8). Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Risman Tolinggohu dan Ketua DPRD Faisal Yunus, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap agenda penguatan ekosistem investasi di tingkat daerah.
“Sekolah Pasar Modal adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat perekonomian rakyat dan memperluas wawasan investasi yang aman,” ujar Bupati Ismet dalam sambutannya.
Peluncuran program ini menjadi bagian dari agenda prioritas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bone Bolango. Inisiatif ini dirancang sebagai strategi jangka panjang guna membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang keuangan serta kewirausahaan.
Bupati Ismet menyampaikan bahwa literasi keuangan tidak hanya penting bagi pelaku usaha, tetapi juga generasi muda yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi masa depan.
“Jika dijalankan secara berkelanjutan, program ini akan mendukung terciptanya ekosistem usaha yang inklusif dan mandiri,” tambahnya.
Menurut Bupati, penguatan sektor keuangan berbasis inklusi telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bone Bolango. Pemerintah daerah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan formal yang aman dan sesuai potensi lokal.
“Kami berharap program ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pemicu semangat warga untuk aktif dalam pembangunan ekonomi,” kata Ismet.
Sebagai bentuk kesinambungan program, Pemkab Bone Bolango akan membentuk Sekretariat Galeri Investasi Daerah, yang berfungsi sebagai pusat edukasi, informasi, dan fasilitasi investasi. Sekretariat ini juga akan memperkuat jaringan kerja inklusif TPAKD di wilayah kabupaten.
Program ini sejalan dengan kampanye edukasi keuangan nasional yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di tengah maraknya penipuan berkedok investasi, pemerintah daerah menilai penting untuk menyediakan ruang edukasi yang kredibel bagi masyarakat.
Langkah ini menjadi krusial dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif, aman, dan berdaya saing, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan transformasi keuangan di daerah.
