ULANDA.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan temuan mengejutkan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Dari hasil analisis terhadap salah satu bank penyalur, teridentifikasi 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat menerima bansos.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan jumlah tersebut hanya berasal dari penelusuran satu bank penyalur. Selain itu, terdapat 7.479 penerima berprofesi sebagai dokter dan lebih dari 6.000 orang menduduki jabatan eksekutif atau manajerial.
“Temuan ini sebaiknya diverifikasi langsung oleh Kementerian Sosial untuk memastikan kelayakan penerima,” ujar Ivan di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Dari total 10 juta rekening penerima bansos yang dianalisis, PPATK menemukan hanya sekitar 8,3 juta rekening yang benar-benar menerima bantuan. Sisanya, sekitar 1,7 juta rekening tidak teridentifikasi sebagai penerima aktif.
Tak hanya itu, PPATK juga menemukan 56 rekening penerima bansos dengan saldo di atas Rp50 juta. “Hampir 60 orang penerima bantuan memiliki saldo rekening melebihi Rp50 juta, namun tetap mendapat bansos,” jelas Ivan.
PPATK telah menyerahkan seluruh hasil temuan kepada Kemensos untuk ditindaklanjuti. Proses verifikasi kini menjadi bagian dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ground checking penting dilakukan agar data benar-benar valid,” tambah Ivan.
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan akan langsung menghentikan penyaluran bantuan bagi penerima yang terbukti tidak layak.
“Jika data rekening sesuai dengan temuan PPATK, kami akan segera memblokir dan menghentikan penyaluran bantuannya,” tegasnya.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan Kemensos bersama BPS tengah memutakhirkan basis data penerima bansos. Validasi lapangan disebut menjadi langkah krusial untuk memastikan bantuan hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
