ULANDA.ID – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat jumlah korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meningkat. Hingga 27 September 2025, sebanyak 8.649 anak dilaporkan menjadi korban keracunan massal akibat hidangan dari program tersebut.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menjelaskan terjadi lonjakan 3.289 kasus dalam dua pekan terakhir. Peningkatan tertinggi tercatat pada 22–27 September, yakni 2.197 anak.
“Alih-alih memberi pemenuhan gizi, makanan yang disediakan negara justru membuat ribuan anak keracunan massal. Tangis anak-anak di kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orangtua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagal mencapai tujuan,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulis, Senin (29/9).
Menurut Ubaid, langkah pemerintah yang hanya menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi kasus tidak menyelesaikan masalah. “Bagaimana dengan SPPG lain yang juga bermasalah? Pendekatan tambal sulam ini sangat berbahaya dan mengabaikan akar persoalan,” katanya.
Tiga masalah fundamental MBG
Hasil evaluasi JPPI menemukan tiga masalah utama yang menyebabkan kekacauan dalam pelaksanaan program MBG, yaitu:
Buruknya pemahaman gizi dan pangan. Menu yang disajikan dinilai seragam, tanpa memperhatikan kearifan lokal dan sumber daya pangan daerah.
Struktur kepemimpinan yang keliru. Badan Gizi Nasional (BGN) yang seharusnya dipimpin tenaga profesional justru didominasi purnawirawan militer.
Minimnya partisipasi sekolah dan masyarakat sipil. Sekolah tidak dilibatkan dalam perencanaan, sementara program MBG dinilai banyak mencaplok anggaran pendidikan tanpa transparansi.
“Ambisi mengejar kuantitas justru mengabaikan akuntabilitas, keamanan, dan keselamatan anak. Program ini dijalankan terburu-buru untuk pencitraan politik, bukan perlindungan gizi anak. Anak-anak adalah pemimpin masa depan, bukan prajurit yang bisa dikorbankan,” tegas Ubaid.
Desakan JPPI kepada pemerintah
JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk:
Menghentikan sementara seluruh operasional dapur MBG hingga evaluasi menyeluruh dilakukan.
Mereformasi Badan Gizi Nasional dengan menempatkan tenaga ahli gizi, pangan, dan kesehatan di posisi kepemimpinan.
Membangun mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik yang transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program.
“Keracunan ini hanyalah puncak gunung es. Pemerintah harus segera melakukan pembenahan total demi keselamatan anak-anak,” pungkas Ubaid.
