ULANDA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah muncul kasus keracunan massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dalam persoalan yang menyangkut keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima manfaat program.
“Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan. Nonaktif sementara ini bagian dari evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).
Saat ini, sampel makanan dari 56 SPPG tersebut tengah diuji laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil uji akan menentukan tindak lanjut terhadap SPPG yang dinonaktifkan.
Nanik berharap langkah ini dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. “BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang. Dengan penguatan pengawasan, kami ingin memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Kanal pengaduan
Selain itu, BGN membuka kanal pengaduan masyarakat untuk memperkuat deteksi dini jika terjadi persoalan baru. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan kanal ini sekaligus memperkuat mekanisme monitoring lapangan.
“Dengan kanal pengaduan dan monitoring yang lebih ketat, setiap persoalan dapat segera terpantau dan ditangani dengan cepat,” kata Hida.
Ia menambahkan, evaluasi ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh mulai dari rantai pasokan bahan pangan, pengolahan di dapur, hingga distribusi ke penerima manfaat.
Instruksi Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas kasus keracunan MBG. Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya kebersihan dapur dan penggunaan alat modern untuk mencuci peralatan.
“Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern untuk membunuh bakteri,” ujar Prabowo dalam acara Munas PKS di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Ia juga meminta setiap dapur MBG dilengkapi alat uji guna memastikan makanan layak konsumsi sebelum didistribusikan. “Semua dapur harus punya test kit, sebelum distribusi makanan harus diuji terlebih dahulu,” tegasnya.
Sejak Januari hingga September 2025, tercatat lebih dari 5.000 kasus keracunan terkait Program MBG.
