ULANDA.ID – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mendesak PT Pertamina segera mencopot pimpinan regional Sulawesi Wilayah Gorontalo menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang masih berlangsung meski perusahaan menyatakan stok aman.
Mikson menegaskan, kondisi di lapangan jauh berbeda dengan klaim Pertamina. Antrean panjang kendaraan masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sementara penjual eceran banyak yang tidak beroperasi.
“Realitanya, sampai hari ini masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM. Antrean panjang terlihat di banyak SPBU, bahkan penjual eceran tidak bisa berjualan,” kata Mikson di Gorontalo, Selasa (30/9/2025).
Dampak kelangkaan BBM pada ekonomi daerah
Ia menilai, kelangkaan BBM tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga menekan aktivitas ekonomi lokal.
“Banyak masyarakat Gorontalo menggantungkan hidupnya pada ketersediaan BBM, seperti nelayan, pengemudi ojek online, hingga pelaku usaha kecil. Kalau stok langka, maka ekonomi daerah jelas terganggu,” ujarnya.
Mikson mengungkapkan, informasi awal sempat menyebut kelangkaan dipicu pembatasan distribusi atau praktik nakal di SPBU. Namun, setelah dilakukan pengecekan, penyebab utama justru berasal dari Pertamina.
“Setelah ditelusuri, ternyata bukan SPBU yang bermasalah, melainkan Pertamina sendiri yang tidak menyalurkan BBM sebagaimana mestinya. Inilah yang membuat masyarakat kesulitan,” tegasnya.
Klaim stok aman berbeda dengan kondisi lapangan
Sebelumnya, Pertamina menggelar pertemuan dengan Gubernur Gorontalo dan menyampaikan bahwa stok BBM dalam kondisi aman. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketidakcocokan antara pernyataan dengan fakta distribusi.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama Pertamina segera menuntaskan persoalan agar ketersediaan BBM kembali normal dan tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas.
