ULANDA.ID – Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pohuwato untuk membahas izin Wilayah Pertambangan Rakyat (IPR) serta dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas tambang di wilayah tersebut. Pertemuan berlangsung di ruang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (1/10).
Rapat gabungan yang melibatkan Komisi I, II, dan III DPRD Pohuwato ini menyoroti penggunaan alat berat yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan perlunya kesepakatan bersama agar aktivitas pertambangan rakyat kembali dilakukan secara tradisional.
“Kalau kita sepakat, mari usulkan bersama agar seluruh alat berat ditarik. Biarkan rakyat menambang dengan cara ramah lingkungan. Kerusakan yang terjadi selama ini muncul karena eskavator, bukan dari penambang kecil,” kata Ridwan.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah pusat melalui pembentukan tim khusus sehingga penanganan persoalan tambang tidak hanya sebatas administrasi izin, melainkan juga mencakup solusi di lapangan.
Ketua Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, turut menyoroti meningkatnya gesekan antara penambang rakyat dan perusahaan tambang.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah keberpihakan. Tanpa itu, potensi konflik akan terus berulang. Tugas Pansus menghadirkan rekomendasi nyata yang bisa dijalankan pemerintah provinsi maupun gubernur,” tegas Meyke.
Ia menambahkan, dampak lingkungan sudah dirasakan masyarakat luas. Sedimentasi sungai menyebabkan petani gagal panen, sementara sebagian nelayan terpaksa beralih profesi menjadi penambang untuk bertahan hidup.
Sebagai tindak lanjut, Pansus bersama DPRD Pohuwato akan melakukan kunjungan lapangan ke Pohuwato. Pertemuan dengan Bupati Pohuwato, PT PETS dan afiliasinya, aktivis lingkungan, serta akademisi dijadwalkan berlangsung Kamis (2/10) di kantor bupati setempat.
“Kami ingin masyarakat melihat langsung bagaimana persoalan ini ditangani. Harapannya, pertemuan itu menghasilkan rekomendasi final Pansus,” ujar Meyke.
Rapat kerja tersebut menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah penyelamatan lingkungan, menjaga hak masyarakat, sekaligus memastikan tambang rakyat tetap mendapat ruang legal dan berkelanjutan.
