ULANDA.ID – Rapat Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo di Kantor Bupati Pohuwato, Senin (2/9/2025), berlangsung dengan tensi tinggi saat membahas isu tambang emas Gunung Pani. Agenda yang sejak awal memicu perdebatan itu bahkan nyaris berujung ricuh.
Sejak rapat dimulai, perhatian peserta sudah tersita oleh baliho bertuliskan “Selamat datang di rapat Gunung Pani” yang terpasang di ruang pertemuan. Kehadiran baliho tersebut memunculkan tanda tanya sekaligus menambah suasana panas jalannya diskusi.
Pertemuan dihadiri Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua DPRD, Ketua Pansus Pertambangan, Ketua DPRD Pohuwato, Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato, jajaran dinas terkait, serta perwakilan LSM dan aktivis lingkungan.
Isu tambang emas Gunung Pani, baik legal maupun ilegal, menjadi fokus utama pembahasan. Persoalan ini dianggap krusial karena berkaitan langsung dengan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat Pohuwato.
Suasana rapat semakin memanas pada sesi akhir ketika seorang warga mencoba menyampaikan pandangan mengenai dampak tambang. Respons tersebut memicu adu argumen dengan salah satu anggota legislatif hingga berujung adu mulut. Ketegangan nyaris berlanjut ke baku pukul, namun berhasil diredam oleh peserta lain.
Rapat ini mencatatkan dinamika penting, tidak hanya karena membahas substansi pertambangan Gunung Pani yang strategis, tetapi juga karena memperlihatkan betapa sensitifnya isu tambang di wilayah perbatasan Gorontalo–Sulawesi Tengah.
Tambang emas Gunung Pani selama ini menjadi sorotan publik akibat dugaan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta persoalan perizinan. Polemik yang berkepanjangan membuat DPRD Provinsi Gorontalo membentuk Pansus untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.
Pansus DPRD Provinsi Gorontalo dijadwalkan melanjutkan pembahasan pada pertemuan berikutnya. Publik menaruh harapan agar rekomendasi yang dihasilkan mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi daerah dengan kelestarian lingkungan serta keadilan masyarakat penambang.
