ULANDA.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan komitmennya untuk terus menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Iwan Mustapa, saat memberikan keterangan resmi di ruang kerjanya, Selasa (14/10/2025).
Menurut Sekda, penegasan itu disampaikan langsung oleh Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, dalam rapat pimpinan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat tersebut membahas sejumlah isu penting terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sekaligus menjadi forum evaluasi atas dinamika yang berkembang di Bone Bolango dalam beberapa waktu terakhir.
“Pak Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berkomitmen untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Pemerintahan ini harus bersih dan bebas dari KKN,”ujar Iwan Mustapa.
Sekda mengungkapkan, sebelum rapat pimpinan, Bupati Ismet Mile juga telah menggelar pertemuan khusus bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta juga telah mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Bone Bolango.
Serangkaian rapat tersebut dilakukan untuk mencermati saran dan pandangan berbagai unsur terkait sejumlah isu yang berkembang di masyarakat.
Salah satu keputusan penting yang diambil, kata Iwan, adalah penonaktifan seluruh Tim Kerja Bupati Bone Bolango. Keputusan ini, menurutnya, merupakan bentuk komitmen Bupati dalam menjaga marwah pemerintahan dan memastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan berjalan sesuai koridor hukum dan etika birokrasi.
“Pak Bupati telah menegaskan untuk menonaktifkan seluruh Tim Kerja Bupati. Proses penonaktifan ini sedang dilakukan, termasuk bagi mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala daerah atau wakil kepala daerah,”jelas Sekda.
Lebih lanjut, Iwan Mustapa menuturkan bahwa Bupati Ismet Mile menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, Forkopimda, dan DPRD yang telah memberikan masukan konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintahan di Bone Bolango.
“Masukan dan kritik dari masyarakat merupakan modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki diri dan menjaga marwah pemerintahan hingga akhir masa jabatan beliau,” tambahnya.
Iwan menegaskan, walaupun pembentukan Tim Kerja Bupati merupakan diskresi kepala daerah yang diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah pusat, namun pembentukan Tim Kerja Bupati akan ditata dan dikelola dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Keputusan untuk menonaktifkan ini juga menunjukkan bahwa kepentingan publik ditempatkan di atas kepentingan kelompok atau golongan.
“Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan Bupati Ismet Mile dan Wakil Bupati Risman Tolingguhu berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dan selalu terbuka menerima kritik dan saran konstruktif untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Bone Bolango,”pungkas Sekda.
