BANGGAR DPRD Provinsi Gorontalo Desak TAPD Prioritaskan Jalan Botupingge dalam Pergeseran Anggaran 2025

ULANDA.ID I Deprov Gorontalo – Senin, 5 Mei 2025 — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat penting bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka membahas persetujuan pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung pagi tadi di ruang rapat Dulohupa tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Hi. La Ode Haimudin didampingi Wakil Ketua III Sulyatno Pateda dan dihadiri seluruh anggota Banggar, dan Opd, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo.

Dalam forum strategis itu, sejumlah aspirasi anggota Banggar mencuat, salah satunya terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Bone Bolango, Hi. Faisal Hulukati, kembali menyuarakan kondisi Jalan Raya Botupingge di Kecamatan Botupingge yang menurutnya sudah terlalu lama terabaikan.

“Saya sudah menyuarakan ini sejak periode sebelumnya, namun hingga kini belum ada respon konkret dari Pemerintah Provinsi,” tegas Faisal Hulukati dalam rapat tersebut. Ia mendesak agar pergeseran anggaran tahun ini harus secara nyata mengakomodasi kebutuhan pembangunan Jalan Botupingge yang merupakan jalur vital bagi masyarakat setempat.

Faisal menegaskan bahwa pembangunan jalan tersebut bukan hanya kebutuhan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kelancaran ekonomi masyarakat, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan. Ia berharap Gubernur, Sekda, TAPD, dan dinas teknis terkait segera mengambil sikap atas aspirasi yang sudah berulang kali disampaikan.

“Pemerintah Provinsi harus menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan riil masyarakat. Jangan tunggu tekanan publik membesar baru bertindak. Ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan komitmen terhadap pembangunan yang merata,” tambahnya.

Rapat Banggar dan TAPD ini menjadi momentum krusial dalam menentukan arah prioritas penganggaran daerah ke depan. Diharapkan, hasil pembahasan hari ini dapat menjadi titik awal perubahan nyata dalam penanganan kebutuhan mendesak masyarakat Gorontalo.