ULANDA.ID – Konflik panas mencuat di tubuh PSSI Gorontalo. Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Bone Bolango, Ronal Alibasa, secara terbuka melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Gorontalo, Lahmudin Hambali.
Perseteruan ini dipicu oleh keputusan Lahmudin menunjuk Pedro Bau sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Askab Bone Bolango. Menurut Ronal, penunjukan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa mengacu pada regulasi resmi organisasi, bahkan hanya bermodal surat yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Ketua Asprov.
“Keputusan ini terlalu dipaksakan dan sarat kepentingan pribadi, apalagi tahun depan akan digelar Kongres PSSI Provinsi Gorontalo. Saya tidak melihat dasar hukum yang jelas,” kata Ronal kepada wartawan, Minggu (10/8).
Ronal juga mempertanyakan latar belakang Pedro Bau yang diketahui menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Bone Bolango. Ia mengaku telah menghubungi Lahmudin dan Sekretaris Asprov, Alan Wungguli, untuk meminta penjelasan, namun hingga kini belum mendapatkan jawaban resmi.
“Sampai sekarang saya belum menerima surat resmi dari PSSI pusat. Sekjen hanya bilang akan dikirim, tapi sampai hari ini belum ada,” tegasnya.
Berdasarkan komunikasinya dengan sejumlah pengurus Askab dan Askot di berbagai daerah, mulai dari Jawa hingga NTT, Ronal mengklaim tidak menemukan adanya instruksi serupa dari PSSI pusat. Ia bahkan mempertanyakan apakah kebijakan ini juga berlaku di Askab Pohuwato dan Gorontalo Utara yang ketuanya satu partai dengan Ketua Asprov.
Ronal menegaskan masa jabatan kepengurusan Askab PSSI Bone Bolango baru berakhir pada 2026. Menurutnya, pergantian kepemimpinan seharusnya dilakukan melalui mekanisme resmi pada akhir periode, bukan memotong masa jabatan tanpa alasan jelas.
“Seharusnya periode diselesaikan dulu, baru kemudian dilakukan pemilihan. Di situ ruang pertarungan yang sehat dan demokratis. Tapi ini dipotong di tengah jalan tanpa dasar hukum,” ujarnya.
Ia menilai langkah tersebut mencederai prinsip demokrasi organisasi olahraga yang mengedepankan keterbukaan, transparansi, dan keadilan. Ronal mengingatkan bahwa sepak bola adalah milik publik, bukan alat untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
“Kalau modelnya begini, organisasi akan terpecah dan prestasi yang dibangun akan runtuh. Saya berharap PSSI pusat turun tangan untuk menjaga marwah organisasi dan memastikan aturan ditegakkan,” pungkasnya.
