ULANDA.ID – Kasus keracunan massal yang diduga terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025 terus meluas. Data terbaru mencatat ribuan siswa di sejumlah provinsi terdampak, sehingga memicu desakan agar pemerintah memperketat pengawasan kualitas makanan di sekolah.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan sebanyak 6.452 kasus keracunan sepanjang Januari–September 2025. Sementara itu, data pemerintah melalui Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan BPOM menyebutkan jumlah korban berada di kisaran 5.000 orang.
Dalam kurun 12 Agustus–18 September 2025, sedikitnya 978 siswa dirawat di rumah sakit dengan gejala diare, mual, muntah, gatal-gatal, sesak napas, hingga sakit kepala.
Koordinator JPPI Ubaid Matraji mengatakan tren kasus sempat menurun pada Juni saat sekolah melaksanakan penerimaan murid baru. Namun jumlah kasus kembali melonjak tajam sejak Juli hingga September 2025.
“Begitu sekolah masuk Juli, Agustus, dan September saat MBG digencarkan, angkanya naik signifikan hingga ribuan kasus,” kata Ubaid dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9).
Daerah Terdampak Kasus MBG
JPPI merinci lima provinsi dengan kasus tertinggi, yakni:
Jawa Barat: 2.012 kasus
DI Yogyakarta: 1.047 kasus
Jawa Tengah: 722 kasus
Bengkulu: 539 kasus
Sulawesi Tengah: 446 kasus
Beberapa insiden menonjol yang tercatat antara lain:
Cianjur, Jawa Barat (April 2025): 176 orang terdampak, termasuk siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1.
Bogor, Jawa Barat (11 Mei 2025): 210 siswa TK–SMP keracunan, 22 dirawat di RS.
Lebong, Bengkulu (27 Agustus 2025): 427 siswa alami gejala keracunan setelah menyantap mi, bakso, dan telur.
Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (17 September 2025): 251 siswa keracunan diduga akibat lauk ikan cakalang.
Bandung Barat, Jawa Barat (23 September 2025): 364 siswa keracunan, ditetapkan sebagai kejadian luar biasa.
Ketapang, Kalimantan Barat (24 September 2025): 20 siswa dan guru keracunan akibat menu ikan hiu.
DPR RI Dorong Pengawasan Ketat
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi siswa dan menekan angka stunting. Namun, rentetan kasus keracunan massal membuat program ini menuai kritik publik.
DPR RI menegaskan pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap distribusi makanan, kualitas bahan pangan, hingga mitra penyedia MBG.
“Tujuan program MBG sangat baik, tetapi standar keamanan pangan harus diperkuat agar tidak berulang terjadi keracunan massal di sekolah,” tegas Komisi IX DPR RI.
Dengan meningkatnya jumlah kasus, pengawasan berlapis dinilai mendesak agar program Makan Bergizi Gratis 2025 benar-benar memberi manfaat bagi peningkatan kualitas gizi siswa tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
