ULANDA.ID – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mengungkapkan kekecewaannya atas terhambatnya proyek strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayahnya. Dugaan sementara, penghambatan ini dilakukan oleh oknum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Provinsi Gorontalo.
KNMP merupakan program yang dialokasikan untuk 65 daerah di Indonesia. Kota Gorontalo menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Gorontalo yang menerima program ini, dengan lokasi pembangunan di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, tepatnya di Kompleks Terminal Leato.
Saat diwawancarai oleh awak media usai meninjau lokasi proyek pembangunan KNMP tersebut, ia menyampaikan rasa syukur atas program yang diberikan pemerintah pusat.
Kami sangat bersyukur mendapatkan alokasi program ini. Namun, saya kesal karena pekerjaan yang sedang berjalan dihentikan oleh GRIB Jaya, kata Adhan Dambea saat meninjau lokasi proyek, Senin (29/9/2025).
Penghambatan proyek ini, kata Adhan, didasari klaim kepemilikan lahan oleh warga. Salah seorang pengurus GRIB Jaya Gorontalo bahkan menyatakan bahwa warga memiliki bukti kepemilikan lahan berupa surat.
Menanggapi hal tersebut, Adhan Dambea menegaskan bahwa pihaknya memiliki sertifikat yang telah diserahkan kepada pelaksana proyek.
Kalau kami buktinya sertifikat. Dan itu sudah diserahkan ke pelaksana proyek, ujarnya.
Adhan menambahkan, jika warga memiliki bukti kepemilikan yang sah, seharusnya menempuh jalur hukum.
Gugat di pengadilan. Bukan menghentikan pekerjaan. Ini sama saja menghambat pekerjaan, tegasnya.
Adhan kemudian mendesak Kementerian Hukum untuk mengevaluasi keberadaan GRIB Jaya.
Saya minta juga kepada Pak Presiden, yang mereka sebut sebagai dewan penasihat GRIB Jaya, untuk mengingatkan pengurusnya. Di daerah-daerah, GRIB Jaya hanya selalu bikin ulah, ujar Adhan kepada awak media.
Adhan Dambea telah menginstruksikan pelaksana proyek untuk terus melanjutkan pekerjaan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kapolres Gorontalo Kota untuk pengamanan proyek.
