ULANDA.ID — Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan Boalemo–Pohuwato melanjutkan agenda reses masa sidang 2024–2025 dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pohuwato. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan Adam, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang kerja wakil bupati.selasa,(24/06).
Dalam pertemuan tersebut, Tim Reses DPRD menyampaikan berbagai hasil temuan lapangan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Ketua Tim Reses, Limonu Hippy, menyoroti maraknya investasi yang masuk ke wilayah Pohuwato. Ia menegaskan bahwa seluruh investor harus tunduk pada regulasi pemerintah daerah dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kami melihat banyak investor masuk, tapi perlu ditegaskan agar mereka mengikuti aturan pemerintah dan benar-benar memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat,” ujar Limonu Hippy.
Turut hadir dalam reses ini, Wakil Ketua DPRD La Ode Haimudin bersama anggota dprd Wahyu Moridu, I Wayan Sudiarta, Anas Yusuf, Mikson Yapanto, dan Sapia Tuna.
Dalam dialog tersebut, mereka juga menyoroti ketimpangan komposisi tenaga kerja di sejumlah perusahaan tambang dan sektor lain.
“Data yang kami terima, saat ini sekitar 60 persen tenaga kerja berasal dari luar daerah, sementara hanya 40 persen dari lokal. Idealnya, komposisi itu dibalik: minimal 60 persen tenaga kerja lokal,” jelas Limonu.
Persoalan lain yang turut diangkat adalah krisis air bersih yang dialami masyarakat akibat aktivitas pertambangan. Hal ini dinilai mengganggu kualitas hidup dan kesehatan warga di sejumlah wilayah terdampak.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Iwan Adam menyatakan bahwa Pemkab Pohuwato segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk DPRD kabupaten, untuk membahas peraturan daerah terkait ketenagakerjaan. Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan air bersih sedang ditindaklanjuti, meskipun saat ini curah hujan yang tinggi turut memengaruhi kualitas air dari hulu.
“Masukan dari DPRD provinsi akan kami tindak lanjuti bersama Forkopimda. Untuk isu ketenagakerjaan, akan kami bawa ke DPRD kabupaten agar menjadi perhatian,” terang Iwan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, yang juga bertindak sebagai koordinator tim reses, berharap sinergi antara DPRD provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi tetap terjaga, terutama dalam mengawal alokasi anggaran dari pusat maupun provinsi untuk pembangunan daerah.
