Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
BeritaNasionalPeristiwa & Hukrim

Dr. Tifa Desak Kejaksaan Tindaklanjuti Permintaan Prabowo

32
×

Dr. Tifa Desak Kejaksaan Tindaklanjuti Permintaan Prabowo

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

ULANDA.ID I Jakarta. Rabu, 8 Januari 2025 – JakartaAktivis perempuan Dr. Tifa kembali bersuara lantang menyikapi putusan ringan terhadap Harvey Moeis, terdakwa kasus korupsi senilai Rp271 triliun yang hanya divonis 6,5 tahun penjara. Dr. Tifa mempertanyakan tindak lanjut Kejaksaan Agung terkait permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

“Presiden Prabowo sudah dengan tegas meminta Kejaksaan untuk naik banding. Tapi bagaimana tindak lanjutnya? Jangan sampai permintaan itu hanya diam di tempat,” kata Dr. Tifa dalam pernyataannya.

Example 300x600

Dr. Tifa mengingatkan bahwa saat ini adalah momen penting bagi Prabowo untuk menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin. Ia menegaskan bahwa Presiden tidak boleh hanya berdiam diri jika Kejaksaan tidak menindaklanjuti arahan tersebut.

“Ini saatnya Pak Prabowo mengaum, jangan sampai keinginan beliau diabaikan begitu saja. Jika tidak ada tindakan dari Kejaksaan, ini sama saja dengan melemahkan kredibilitas Presiden sebagai pemimpin negara,” ujarnya.

Dorongan untuk Penegakan Hukum yang Tegas

Menurut Dr. Tifa, penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia berharap Kejaksaan segera memberikan kejelasan atas langkah yang akan diambil terkait banding vonis Harvey Moeis.

“Korupsi sebesar itu merugikan rakyat. Vonis 6,5 tahun sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan. Pemerintah dan aparat hukum harus serius menangani kasus ini,” tambahnya.

Pernyataan Dr. Tifa ini mendapat perhatian publik, terutama karena ia dikenal sebagai aktivis yang konsisten membela kepentingan rakyat dan tidak ragu mengkritik ketidakadilan.

Kejaksaan Agung Dituntut Transparansi

Sejauh ini, Kejaksaan Agung belum memberikan pernyataan resmi mengenai langkah hukum yang akan diambil terkait kasus ini. Ketidakjelasan tersebut semakin memicu kekecewaan publik, yang menilai sistem hukum di Indonesia masih jauh dari ideal.

Pengamat hukum, Ahmad Faisal, menilai bahwa respons cepat dari Kejaksaan Agung sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. “Ini bukan hanya soal satu kasus. Ini menyangkut kredibilitas pemerintah dalam menangani kasus besar seperti korupsi. Kalau dibiarkan, akan menimbulkan kecurigaan adanya permainan di balik layar,” ujar Faisal.

Pesan untuk Presiden Prabowo

Dr. Tifa juga mengingatkan Presiden Prabowo bahwa rakyat sedang menunggu tindakannya. Ia menilai bahwa momen ini menjadi ujian besar bagi Prabowo untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah pemimpin yang tidak takut bertindak tegas.

“Pak Presiden, rakyat sudah menaruh kepercayaan kepada Anda. Jangan biarkan kasus ini menjadi noda di masa pemerintahan Anda. Bertindaklah, tunjukkan bahwa Anda benar-benar memegang kendali,” tegas Dr. Tifa.

Baca Juga : Komisi X DPR Akan Panggil PSSI Bahas Pemecatan Shin Tae-yong

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan kritik keras terhadap vonis ringan yang sering diberikan kepada para pelaku korupsi, termasuk dalam kasus Harvey Moeis yang hanya dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara meskipun terlibat dalam korupsi senilai Rp300 triliun di PT. Timah.

Dalam pidatonya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024), Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan proporsional. Ia meminta para hakim untuk lebih bijaksana dalam memberikan vonis, sesuai dengan besarnya dampak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

“Saya ingin para hakim kita melek. Nilai kerugian negara mencapai ratusan triliun, tapi vonisnya hanya 6,5 tahun? Ini tidak seimbang. Vonis harus mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera,” tegas Prabowo di hadapan peserta Musrenbangnas.

Publik kini menantikan tindak lanjut atas permintaan banding dalam kasus Harvey Moeis dan langkah nyata pemerintah untuk mewujudkan keadilan hukum di Indonesia. /yA81.

 

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *