ULANDA.ID — Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki, menyerap berbagai aspirasi masyarakat Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, dalam kegiatan reses masa persidangan ketiga tahun 2024–2025, yang digelar pada Selasa (24/6/2025).
Dalam agenda resmi yang bertujuan menyerap aspirasi konstituen ini, Femmy disambut hangat oleh masyarakat. Dialog terbuka antara warga dan wakil rakyat ini menghasilkan sejumlah usulan prioritas, terutama di bidang infrastruktur pertanian, perbaikan jembatan, serta kebutuhan sosial kemasyarakatan lainnya.
“Ada jembatan yang masih bersifat manual dan perlu segera diperbaiki. Warga juga mengusulkan bantuan tenda dan kursi untuk keperluan sosial seperti rukun duka, serta bibit rica untuk petani,” ungkap Femmy.
Selain itu, warga meminta dukungan fasilitasi dari DPRD agar bisa berkoordinasi dengan Balai Sungai terkait izin pemotongan jalan trans guna pembangunan plat duiker yang mendesak.
Dari sektor pendidikan keagamaan, masyarakat mengeluhkan kurangnya perhatian terhadap sekolah madrasah, terutama dari sisi fasilitas fisik dan tunjangan guru. Beberapa warga juga mengajukan bantuan untuk majelis taklim dan fasilitas masjid yang dinilai belum mendapat perhatian optimal.
“Saya mencatat seluruh aspirasi dan akan membawanya dalam forum lintas komisi di DPRD. Saya juga akan menjajaki program kementerian serta peluang bantuan melalui CSR dari pihak swasta,” jelas politisi perempuan dari Dapil Bone Bolango tersebut.
Ia menegaskan komitmennya dalam mengawal seluruh aspirasi warga melalui mekanisme legislatif, serta mendorong masyarakat untuk tetap aktif menyampaikan kebutuhan kolektif secara berkala agar program pembangunan tepat sasaran.
“Keterlibatan masyarakat sangat penting agar perencanaan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan lapangan,” tegasnya.
Sebagai informasi, reses DPRD merupakan mekanisme konstitusional yang memungkinkan anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan untuk mendengar dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi dasar dalam penyusunan program kerja, penganggaran, dan perencanaan pembangunan daerah.
