ULANDA.ID – Pemerintah memperkuat tata kelola Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah terjadinya sejumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa daerah. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan makanan yang disajikan aman, sehat, dan layak konsumsi bagi anak-anak.
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna merumuskan langkah perbaikan program.
“Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Senin (29/9).
Enam Langkah Strategis
Pemerintah menetapkan enam langkah perbaikan untuk memperkuat pelaksanaan MBG.
Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh.
Kedua, melakukan evaluasi disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG.
Ketiga, memperbaiki standar sanitasi, termasuk kualitas air dan pengelolaan limbah, dengan pengawasan nasional.
Keempat, melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain agar aktif dalam proses perbaikan program.
Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak.
“SLHS sebelumnya hanya administratif, kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” tegas Zulkifli.
Keenam, mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pemantauan rutin pelaksanaan MBG di daerah.
Percepatan Sertifikasi Dapur MBG
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya percepatan sertifikasi SLHS bagi seluruh dapur MBG untuk memastikan standar kebersihan, kualitas sumber daya manusia, serta proses pengolahan makanan.
“Pemerintah berkomitmen mempercepat sertifikasi agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan,” ujarnya.
Menkes menambahkan, proses percepatan ditargetkan selesai dalam satu bulan ke depan dengan dukungan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah.
“Kami akan mengontrol mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. Semua ini disepakati agar insiden serupa tidak terulang,” katanya.
Rapat Lanjutan
Rapat evaluasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang untuk memantau progres perbaikan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, dinas pendidikan, dan dinas kesehatan yang juga dihadiri Menkes, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pimpinan BGN.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa seluruh langkah dilakukan secara terbuka agar masyarakat yakin pemerintah serius menjaga keamanan pangan program MBG.
“Negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga keselamatan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
