Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Temukan Kasus Stunting dan Keterbatasan Tenaga Medis di Puskesmas Tapa

ULANDA.ID I Bone Bolango – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo kembali melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Selasa (22/04). Kunjungan ini merupakan kali kedua dilakukan oleh Komisi IV sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan di Bone bolango.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, mengungkapkan temuan penting terkait angka stunting pada balita. Dari total 500 anak balita yang tercatat di wilayah kerja Puskesmas Tapa, sebanyak 93 di antaranya mengalami stunting, atau sekitar 18 persen.

“Insya Allah, dengan adanya kegiatan pemberian makanan tambahan, status stunting ini bisa kita tekan hingga menurun secara signifikan, terutama sampai akhir Desember 2025. Ini adalah program prioritas nasional yang harus kita tuntaskan bersama. Semua pihak, termasuk Dinas Kesehatan Bone Bolango, punya tanggung jawab besar dalam hal ini,” ujar dr. Sri.

Selain kasus stunting, Komisi IV juga menyoroti keterbatasan tenaga medis di Puskesmas Tapa. Saat ini, puskesmas tersebut hanya memiliki satu orang dokter umum dan tidak memiliki dokter gigi, meskipun sudah tersedia fasilitas untuk praktik dokter gigi.

“Idealnya, sebuah puskesmas memiliki minimal dua dokter umum dan satu dokter gigi agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” lanjut dr. Sri.

Ia juga menyampaikan harapan agar Puskesmas Tapa bisa ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap, terutama jika nantinya direnovasi. Hal ini penting, mengingat terdapat tiga puskesmas hasil pemekaran dari Puskesmas Tapa yang membutuhkan pusat rujukan darurat yang layak.

“Sering kali kasus gawat darurat yang sebenarnya bisa ditangani di puskesmas malah langsung dirujuk ke rumah sakit, padahal tidak semua kasus dapat dilayani oleh UGD dan ditanggung BPJS. Ada sekitar 155 jenis penyakit yang seharusnya ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum dirujuk ke tingkat lanjut,” jelasnya.

Komisi IV menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan pelayanan kesehatan di daerah, termasuk dengan mendorong pemenuhan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan yang memadai demi kesejahteraan masyarakat.(**).