La Ode Haimudin Soroti Komposisi Saham, Desak Keterwakilan Gorontalo di Direksi dan Komisaris Bank BSG

ULANDA.ID I Gorontalo, 10 April 2025 – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, kembali menyoroti polemik tidak adanya perwakilan dari Provinsi Gorontalo dalam jajaran direksi dan komisaris Bank SulutGo (BSG). Ia menegaskan bahwa secara komposisi saham dan kontribusi keuangan, sudah selayaknya Gorontalo mendapatkan porsi yang adil dalam struktur kepemimpinan bank tersebut.

Menurut La Ode, jika dilihat dari proporsionalitas kepemilikan, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama enam kabupaten/kota memiliki sekitar 19 persen saham dari total keseluruhan kepemilikan Bank BSG. Dengan jumlah tersebut, Gorontalo memiliki kontribusi signifikan terhadap eksistensi dan operasional bank yang juga menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Selain dari sisi saham, La Ode juga menyoroti bahwa perputaran keuangan dari Pemerintah Provinsi serta seluruh kabupaten/kota di Gorontalo mayoritas diarahkan dan diutamakan melalui Bank BSG. Artinya, kepercayaan daerah terhadap bank ini sangat besar, baik dalam bentuk penempatan dana maupun kerja sama layanan perbankan lainnya.

“Dengan komposisi saham yang mencapai hampir 20 persen dan seluruh perputaran dana daerah diarahkan ke BSG, sangat wajar jika Gorontalo menuntut satu kursi dalam jajaran direksi dari lima posisi yang ada, serta satu kursi komisaris dari total lima orang yang menjabat,” ujar La Ode Haimudin dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa ketidakhadiran perwakilan Gorontalo dalam jajaran strategis Bank BSG tidak hanya mencederai rasa keadilan, tapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap manajemen bank. Karena itu, DPRD mendesak evaluasi total terhadap kerja sama ini dan meminta Gubernur segera bertindak.

La Ode juga menekankan bahwa forum bersama antara Gubernur, para bupati, wali kota, dan DPRD menjadi penting untuk menentukan langkah bersama. Jika aspirasi Gorontalo terus diabaikan, maka opsi peninjauan ulang hingga penarikan saham harus terbuka untuk dibahas secara serius demi menjaga kepentingan dan harga diri daerah.(Ra81).