ULANDA.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjajaran menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025). Aksi bertajuk “Piknik Nasional Rakyat” ini diselenggarakan untuk menagih pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat kepada pemerintah, yang tenggat waktunya jatuh hari ini.
Seruan aksi diumumkan melalui akun Instagram resmi BEM Kema Universitas Padjajaran, @bem.unpad, Jumat dini hari.
Dalam poster berwarna pink dan hijau itu, BEM menekankan aksi damai dan partisipatif, serta mengimbau massa mengenakan pakaian colorful, terutama hero green, brave pink, dan resistance blue, simbol gerakan rakyat yang viral di media sosial.
“Confirmed aksi di DPR RI. Aksi ini dilakukan bersama kawan-kawan dari Koalisi Masyarakat Sipil terkait 17+8 Tuntutan Rakyat,” kata Ezra Al Barra, Wakil Ketua BEM Kema Unpad, kepada wartawan.
Sejumlah lembaga sipil turut berpartisipasi, termasuk KontraS, YLBHI, Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, serta BEM dari berbagai kampus seperti Universitas Padjajaran dan Universitas Indonesia.
Mahasiswa dari berbagai kota, termasuk Bandung, Jawa Barat, sudah bergerak menuju Jakarta. Aksi dijadwalkan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB di gerbang utama Gedung DPR RI.
Panitia menegaskan massa aksi dilarang melakukan tindakan provokatif, kekerasan, maupun perusakan fasilitas umum, guna menjaga aksi tetap damai dan tertib.
Tuntutan rakyat ini dihimpun oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, menyatukan aspirasi buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil melalui media sosial. 17 tuntutan jangka pendek memiliki tenggat hari ini, 5 September 2025, mencakup antara lain:
1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus kekerasan demonstran Agustus lalu.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
3. Bebaskan semua demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.
4. Tangkap dan adili aparat pelaku kekerasan secara transparan.
5. Hentikan kekerasan kepolisian dan patuhi SOP pengendalian massa.
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara berkala.
8. Selidiki harta anggota DPR bermasalah melalui KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Partai wajib sanksi kader tidak etis.
11. Umumkan komitmen partai berpihak pada rakyat.
12. Libatkan anggota DPR dalam dialog publik.
13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak menggantikan Polri.
14. TNI berkomitmen tidak memasuki ruang sipil.
15. Pastikan upah layak bagi semua pekerja.
16. Cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
Sedangkan 8 tuntutan jangka panjang memiliki tenggat hingga 31 Agustus 2026, mencakup reformasi DPR, partai politik, perpajakan, hukum, TNI, Komnas HAM, dan sektor ekonomi serta ketenagakerjaan.
Pantauan ANTARA di depan Gedung DPR RI hingga pukul 11.40 WIB menunjukkan kondisi aman. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto lancar, sementara pagar gedung tertutup rapat dengan barier beton di depannya. Gerbang belakang atau Gerbang Pancasila juga relatif sepi.
Aksi ini menjadi puncak perhatian publik karena hari ini merupakan hari terakhir tenggat waktu 17 tuntutan jangka pendek. Massa aksi diharapkan tetap damai dan mengedepankan dialog dengan pihak DPR untuk menagih respons atas aspirasi rakyat.
