ULANDA.ID – Istana Kepresidenan menyampaikan permohonan maaf atas masih terjadinya kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, kasus keracunan tersebut tidak pernah diharapkan pemerintah.
“Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memohon maaf karena kembali terjadi kasus di beberapa daerah. Hal ini tentu bukan sesuatu yang diinginkan, apalagi disengaja,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/9).
Sejak program MBG diluncurkan hingga pertengahan September 2025, lembaga pemantau pendidikan mencatat sedikitnya 5.360 siswa menjadi korban keracunan makanan. Kasus tersebut dilaporkan terjadi di berbagai daerah, antara lain Tasikmalaya, Pamekasan, Garut, Sumbawa, Blora, Banggai Kepulauan, Lamongan, Brebes, Gunungkidul, Wonogiri, Bengkulu, Musi Banyuasin, hingga Ambon.
Prasetyo menegaskan, setiap insiden keracunan akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN bersama pemerintah daerah.
“Kami memastikan seluruh korban terdampak mendapat penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta BGN memperketat izin pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG.
“Jangan mudah mengizinkan dapur yang belum sesuai standar untuk beroperasi. Jika hanya mengejar jumlah dapur tanpa memperhatikan kualitas, maka penerima manfaat yang dirugikan,” kata Edy, Jumat (19/9).
Menurutnya, sejumlah dapur MBG dibangun secara terburu-buru demi serapan anggaran, sehingga standar keamanan pangan terabaikan. Ia mendorong agar izin SPPG diberikan melalui akreditasi dari lembaga independen di luar BGN.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan program MBG tetap berjalan namun akan melalui evaluasi berkelanjutan. Pihaknya juga memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyajian makanan.
“Makanan tidak boleh dibersihkan di sekolah, melainkan di SPPG. Kami menargetkan zero accident atau tidak ada kejadian keracunan sama sekali,” ujar Dadan.
