ULANDA.ID — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Ia menegaskan pentingnya integritas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur.
Operasi senyap yang dilakukan KPK di Sumatra Utara menyasar proyek pembangunan dan preservasi jalan yang dikelola oleh Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini.
Di antara tersangka tersebut, tercatat nama Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut Rasuli Efendi Siregar (RES), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Heliyanto dari Satker PJN Wilayah I.
Menanggapi hal ini, Menteri Dody menyatakan bahwa OTT tersebut menjadi peringatan penting bagi seluruh jajarannya untuk menjaga integritas dalam melaksanakan tugas.
“Kami mengikuti perkembangan OTT di Sumatra Utara. Ini pengingat bahwa pembangunan harus dijalankan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/6/2025).
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah KPK dan aparat penegak hukum yang telah membongkar dugaan praktik korupsi dalam proyek strategis nasional tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK dan Kejaksaan atas upaya menjaga integritas pelaksanaan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Dody menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur internal Kementerian PUPR, mulai dari pejabat eselon I hingga eselon III.
“Insyaallah pekan depan, atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto, kami akan memulai evaluasi menyeluruh. Tujuannya agar Kementerian PUPR dapat bekerja secara bersih, efisien, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
