ULANDA.ID I Gorontalo — Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja lanjutan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, dalam rangka membahas secara mendalam dokumen kerja Gubernur Provinsi Gorontalo. Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Doluhupa DPRD Provinsi Gorontalo ini, merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pendalaman kebijakan strategis daerah.

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Hj. Yeyen Septiani Sidiki, serta dihadiri oleh para anggota Pansus dan perwakilan dari OPD terkait, antara lain Bappeda, Dinas Keuangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan OPD lainnya yang menjadi mitra kerja utama dalam pelaksanaan program gubernur. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana dinamis dan konstruktif, dengan berbagai masukan, klarifikasi, dan analisis yang dikemukakan dalam forum.

Dalam sambutannya, Ketua Pansus Yeyen Sidiki menyampaikan bahwa rapat kerja lanjutan ini memiliki arti penting dalam memastikan bahwa dokumen kerja gubernur tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga sebagai pedoman operasional yang realistis dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kami ingin memastikan bahwa setiap program, kebijakan, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen kerja gubernur dapat diterjemahkan secara tepat oleh OPD di lapangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Gorontalo, ungkap yeyen.

Selama rapat berlangsung, berbagai aspek strategis dari dokumen kerja gubernur dibahas secara rinci, mulai dari visi-misi pembangunan, indikator kinerja utama (IKU), hingga proyeksi anggaran dan program prioritas tahun berjalan. Para OPD memberikan paparan teknis terkait kontribusi masing-masing dalam mendukung pencapaian target-target tersebut.

Perwakilan dari Bappeda, misalnya, menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam merealisasikan program prioritas yang telah ditetapkan, termasuk di antaranya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur dasar.

Sementara itu, anggota Pansus lainnya Umar Karim menekankan perlunya penguatan pengawasan berbasis kinerja, agar anggaran daerah dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Beberapa anggota juga mengusulkan agar Pansus memberikan rekomendasi strategis kepada Gubernur terkait program-program yang dinilai masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

Kami berharap rapat ini menghasilkan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif, serta mampu merumuskan langkah konkret untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Gorontalo, ujarnya.

Sebagai hasil dari rapat kerja lanjutan ini, Pansus DPRD Provinsi Gorontalo akan menyusun laporan evaluatif yang mencakup catatan-catatan penting, saran kebijakan, dan rekomendasi teknis untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen kerja dan pelaksanaan program daerah ke depan.

Rapat ini juga direncanakan akan berlanjut dengan sesi pembahasan sektoral yang lebih spesifik, guna memastikan setiap OPD benar-benar memahami perannya dan mampu menyelaraskan program kerjanya dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dengan dilaksanakannya rapat kerja lanjutan ini, DPRD Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara maksimal demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo secara menyeluruh. (PresidenSyimalun/Ulanda.id)

ULANDA.ID I Gorontalo — Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja lanjutan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, dalam rangka membahas secara mendalam dokumen kerja Gubernur Provinsi Gorontalo. Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Doluhupa DPRD Provinsi Gorontalo ini, merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pendalaman kebijakan strategis daerah.

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, serta dihadiri oleh para anggota Pansus dan perwakilan dari OPD terkait, antara lain Bappeda, Dinas Keuangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan OPD lainnya yang menjadi mitra kerja utama dalam pelaksanaan program gubernur. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana dinamis dan konstruktif, dengan berbagai masukan, klarifikasi, dan analisis yang dikemukakan dalam forum.

Dalam sambutannya, Ketua Pansus menyampaikan bahwa rapat kerja lanjutan ini memiliki arti penting dalam memastikan bahwa dokumen kerja gubernur tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga sebagai pedoman operasional yang realistis dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kami ingin memastikan bahwa setiap program, kebijakan, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen kerja gubernur dapat diterjemahkan secara tepat oleh OPD di lapangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Gorontalo, ungkapnya.

Selama rapat berlangsung, berbagai aspek strategis dari dokumen kerja gubernur dibahas secara rinci, mulai dari visi-misi pembangunan, indikator kinerja utama (IKU), hingga proyeksi anggaran dan program prioritas tahun berjalan. Para OPD memberikan paparan teknis terkait kontribusi masing-masing dalam mendukung pencapaian target-target tersebut.

Perwakilan dari Bappeda, misalnya, menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam merealisasikan program prioritas yang telah ditetapkan, termasuk di antaranya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur dasar.

Sementara itu, anggota Pansus lainnya menekankan perlunya penguatan pengawasan berbasis kinerja, agar anggaran daerah dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Beberapa anggota juga mengusulkan agar Pansus memberikan rekomendasi strategis kepada Gubernur terkait program-program yang dinilai masih belum optimal dalam pelaksanaannya.

Kami berharap rapat ini menghasilkan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif, serta mampu merumuskan langkah konkret untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Gorontalo, ujar anggota Pansus.

Sebagai hasil dari rapat kerja lanjutan ini, Pansus DPRD Provinsi Gorontalo akan menyusun laporan evaluatif yang mencakup catatan-catatan penting, saran kebijakan, dan rekomendasi teknis untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen kerja dan pelaksanaan program daerah ke depan.

Rapat ini juga direncanakan akan berlanjut dengan sesi pembahasan sektoral yang lebih spesifik, guna memastikan setiap OPD benar-benar memahami perannya dan mampu menyelaraskan program kerjanya dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dengan dilaksanakannya rapat kerja lanjutan ini, DPRD Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara maksimal demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo secara menyeluruh.

Sampai dengan berita ini dirilis rapat pansus bersama OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) masih sementara berlangsung kondusif konstruktif. (Pen: Syawal/Ulanda.id)