Pansus Tambang DPRD Gorontalo Siap Bongkar Masalah Perizinan dan Dampak Sosial

ULANDA.ID I Deprov Gorontalo – DPRD Provinsi Gorontalo melalui panitia khusus (Pansus) pertambangan menunjukkan keseriusannya dalam merespons polemik sektor pertambangan. hal ini dibuktikan pansus pertambang menggelar rapat perdana Selasa, (6/5) di ruang rapat Inogaluma, Pansus menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan yang selama ini menyisakan banyak persoalan.

Ketua Pansus, Dr. Meyke M. Camaru, SH., MH., menegaskan bahwa rapat tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah awal untuk kerja konkret. Dalam kurun waktu 60 hari, Pansus akan menggali informasi mendalam, menjalin kemitraan strategis, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan secara nyata.

“Fokus kami bukan hanya pada regulasi, tapi juga pada dampak langsung yang dirasakan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Ini bukan sekadar kajian, tapi langkah menuju solusi,” ujar Meyke dengan tegas.

Ia menambahkan, sorotan tajam Pansus diarahkan pada tumpang tindih perizinan, lemahnya pengawasan lingkungan, dan ketidakjelasan manfaat ekonomi bagi warga lokal. Ke depan, Pansus ingin memastikan agar investasi pertambangan di Gorontalo tetap berjalan, namun tidak mengorbankan hak masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Wakil Ketua Pansus, Dr. Espin Tulie., turut menekankan pentingnya integritas dalam proses investigasi. Menurutnya, keberadaan Pansus bukan untuk menggiring opini, tetapi untuk menghadirkan keadilan dan akuntabilitas di sektor tambang.

Langkah Pansus ini menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini merasa tak didengar dalam dinamika pertambangan. DPRD Gorontalo kini dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa lembaga legislatif bukan hanya simbol, melainkan penggerak perubahan nyata.(**)