ULANDA.ID – Kebijakan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea yang melarang keterlibatan waria dalam peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari anggota DPRD Kota Gorontalo.
Dalam pernyataannya, Totok Bachtiar menegaskan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan upaya mempertahankan nilai-nilai religius dan adat istiadat yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Gorontalo.
“Ini bukan soal pro dan kontra, tapi bagaimana kita menjaga marwah budaya daerah. Gorontalo punya fondasi budaya yang kuat, di mana adat selaras dengan syariat, dan syariat berpijak pada Kitabullah,” ujar Totok saat diwawancarai, Senin (4/8).
Ia menekankan bahwa kegiatan kenegaraan seperti perayaan 17 Agustus memiliki makna sakral dan harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi norma sosial dan agama. Karena itu, keterlibatan kelompok yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut, menurutnya, perlu dicegah sejak dini.
Totok juga meminta aparat pemerintahan di tingkat kelurahan agar lebih peka dan bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan masyarakat menjelang perayaan HUT RI.
“Lurah-lurah harus sigap. Jangan sampai lengah. Jika ada yang terbukti membiarkan keterlibatan kelompok yang menyalahi norma, saya akan mendukung penuh jika lurah tersebut dinonaktifkan,” tegas Totok.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi momen yang memperkuat persatuan dalam bingkai nilai luhur bangsa dan kearifan lokal. “Ini bukan persoalan diskriminasi, tapi bagaimana kita menjaga batasan-batasan nilai yang sudah menjadi identitas masyarakat kita”.
Sebelumnya, Wali Kota Adhan Dambea juga telah menyampaikan bahwa seluruh kegiatan perayaan hari kemerdekaan di wilayah Kota Gorontalo harus bersih dari unsur yang dinilai bertentangan dengan etika publik. Menurutnya, keputusan tersebut diambil demi menjaga keselarasan antara kegiatan publik dengan karakter masyarakat Gorontalo yang dikenal religius dan menjunjung tinggi tata krama sosial.
Langkah ini menuai berbagai reaksi, namun bagi sebagian pihak, termasuk Totok Bachtiar, larangan tersebut justru mencerminkan keberpihakan terhadap nilai-nilai lokal yang perlu dirawat dan dijaga.*(Novita Juliani)
