ULANDA.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Boalemo menyampaikan sejumlah catatan penting saat rapat paripurna pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Senin.
Anggota DPRD Fraksi Pdi Perjuangan Harijanto Mamangkey, menyatakan mendukung Ranperda APBD Perubahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun dukungan tersebut disertai pesan kritis sebagai bahan perhatian pemerintah daerah.
“Fraksi PDI Perjuangan tetap memberikan persetujuan, tetapi ada sejumlah hal yang harus diperhatikan bersama demi kepentingan rakyat,” ujar Harijanto dalam rapat paripurna.
Catatan PDI Perjuangan untuk APBD Perubahan 2025
Tepat waktu, bukan injury time
Fraksi menekankan agar dokumen rancangan APBD Perubahan tidak lagi diserahkan di saat-saat terakhir. Manajemen waktu yang baik dinilai penting agar pembahasan berjalan maksimal dan substansial.
Kebijakan harus sejalan dengan RPJMD
Setiap kebijakan APBD-P diingatkan agar tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Boalemo yang menargetkan daerah sebagai pusat agribisnis dan ekonomi maritim berkelanjutan.
Kesejahteraan aparatur jadi prioritas
PDI Perjuangan menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan aparatur. Dukungan diberikan untuk pembayaran TPP ASN, tenaga outsourcing, perangkat desa, BPD, dan gaji PPPK paruh waktu dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Implementasi CSR harus tegas
Pemerintah daerah didorong memastikan program Corporate Social Responsibility (CSR) berjalan lebih tegas. Kontribusi CSR diharapkan mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan pelestarian lingkungan.
Aspirasi rakyat belum terakomodasi penuh
Fraksi menilai keterbatasan anggaran membuat tidak semua aspirasi masyarakat bisa diakomodasi pada APBD Perubahan 2025. Untuk itu, penyusunan APBD Induk 2026 diharapkan lebih partisipatif, inklusif, dan berpihak kepada rakyat.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan tetap menerima Ranperda APBD Perubahan 2025 untuk disahkan menjadi Perda.
Harijanto menutup pandangannya dengan harapan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD mampu menyesuaikan hasil pembahasan setelah evaluasi Gubernur Gorontalo.
“Semua ini demi memastikan APBD benar-benar menyentuh kepentingan rakyat Boalemo,” tegas Harijanto.
