ULANDA.ID — Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyatakan bahwa turunnya anggaran pokok pikiran (pokir) anggota dewan pada tahun anggaran 2026 merupakan konsekuensi dari kondisi fiskal daerah yang terbatas. Menurutnya, besaran pokir akan selalu disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
“Saya kira itu sifatnya sementara. Pokir tergantung kondisi daerah. Pokok pikiran anggota DPRD itu tujuannya untuk membantu konstituen di dapil masing-masing,” ujar Thomas saat dimintai tanggapan di Gedung DPRD Gorontalo, Senin (17/6/2025).
Ia menegaskan bahwa tidak ada ketentuan baku mengenai besar-kecilnya anggaran pokir. Justru yang utama, lanjut Thomas, adalah komitmen dan niat anggota dewan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.
“Kalau ketersediaan anggaran hanya sebatas itu, tentu kita harus menyesuaikan. Tidak ada unsur harus sekian jumlah pokir. Yang penting adalah niat kita untuk memenuhi harapan masyarakat,” jelasnya.
Thomas menambahkan bahwa dalam situasi fiskal yang menantang, DPRD tetap akan berupaya maksimal agar pokok pikiran yang telah dirangkum melalui reses dan jaring aspirasi dapat diprioritaskan sesuai skala kebutuhan.
Sebelumnya, diketahui bahwa alokasi pokir DPRD Provinsi Gorontalo untuk tahun 2026 mengalami penurunan signifikan, dari Rp118 miliar menjadi Rp50,8 miliar, akibat terbatasnya ruang fiskal daerah.
