ULANDA.ID — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat bersama Balai Jalan Nasional dan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo bidang Bina Marga, Senin (6/10/2025).
Rapat tersebut membahas evaluasi program kegiatan triwulan ketiga tahun 2025 sekaligus menjadi ajang perkenalan dengan Kepala Balai Jalan Nasional yang baru, Mizal, yang mulai bertugas sejak Juli lalu.
Evaluasi Program dan Permasalahan Jalan
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menyampaikan bahwa total anggaran Balai Jalan Nasional tahun 2025 mencapai Rp455 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Boalemo, Pohuwato, hingga Kabupaten Gorontalo.
Namun, menurut Espin, masih banyak jalan dan jembatan rusak akibat longsor yang perlu segera ditangani, meskipun dengan keterbatasan anggaran pemeliharaan.
“Kami berharap ruas Bongohulawa–Kayu Mera bisa segera diperbaiki atau di-overlay agar dapat dilalui dengan baik saat event nasional berlangsung,” ujar Espin Tulie.
Kesiapan Infrastruktur Jelang Event Nasional
Komisi III juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur menjelang Peran Saka Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 2–9 November 2025 di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Kabupaten Gorontalo.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya penanganan jangka pendek untuk mendukung Pekan Nasional Petani dan Nelayan (Penas) yang rencananya dibuka langsung oleh Presiden pada 2026.
Espin menyebutkan bahwa anggaran Balai Jalan tahun 2026 mengalami penurunan signifikan, hanya Rp188 miliar, dari sebelumnya Rp455 miliar.
“Mungkin pusat melihat tingkat kemantapan jalan nasional kita sudah mencapai 96 persen. Tapi faktanya masih ada 48 ruas jalan yang perlu dinaikkan statusnya dari provinsi menjadi jalan nasional,” jelas Espin.
Kondisi Jalan Provinsi Masih Terbatas
Dalam rapat, dibahas pula kondisi beberapa ruas jalan rusak seperti Puncak Motilango dan Tolongio yang akan mendapat penanganan sementara menggunakan kayu kelapa, termasuk jembatan yang mengalami longsor di beberapa titik.
Sementara itu, Dinas PUPR Provinsi Gorontalo melaporkan bahwa kemantapan jalan provinsi baru mencapai 62 persen pada 2024–2025, meningkat dari 52,9 persen setelah adanya tambahan anggaran, meski Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 ditiadakan pemerintah pusat.
Espin berharap dukungan anggaran yang lebih besar dapat diberikan pada tahun-tahun berikutnya agar kualitas jalan provinsi semakin baik dan siap menyambut kegiatan berskala nasional.
“Kita harus pastikan Gorontalo siap, apalagi ada event nasional besar yang akan segera berlangsung,” pungkasnya.
