ULANDA.ID – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Bali mendorong pemerintah memperkuat kebijakan pendidikan inklusi agar anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan belajar yang setara.
Komisioner KPAD Bali bidang pendidikan, pengisian waktu luang, dan kegiatan budaya, Ir. I Made Ariasa, M.Pd., menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam program Obrolan Komunitas di Programa 4 RRI Denpasar, beberapa waktu lalu.
Menurut Ariasa, pemerintah telah mulai menyelenggarakan workshop pendidikan inklusi di tingkat PAUD, namun perhatian tersebut belum berlanjut ke jenjang SD dan SMP. Padahal, kata dia, pendidikan inklusi harus berkesinambungan agar anak berkebutuhan khusus tetap mendapatkan hak belajar yang sama.
“Kami mengadvokasi agar program inklusi benar-benar berorientasi pada kepentingan anak,” ujar Ariasa. Ia menekankan bahwa setiap anak memiliki masa depan dengan keterampilan bawaan yang diberikan Tuhan sejak lahir.
Ia juga menilai, keberhasilan pendidikan inklusi memerlukan kolaborasi antara orang tua, guru, dan pemerintah. Pendidikan inklusi, menurutnya, bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi bagian dari upaya bersama dalam melindungi hak anak.
KPAD Bali turut menyambut baik program pemerintah pusat, seperti makan siang bergizi gratis dan penyediaan sarana pendidikan gratis. Namun Ariasa berharap dukungan serupa juga diarahkan untuk memperkuat implementasi pendidikan inklusi di seluruh jenjang sekolah.
Ia menambahkan, pendidikan inklusi tidak semata-mata bertujuan menyamakan kemampuan akademik anak dengan siswa lainnya, melainkan memberi ruang bagi anak berkebutuhan khusus untuk berkembang sesuai potensi diri.
Ariasa juga mendorong pemerintah daerah menyusun regulasi turunan yang lebih teknis agar kebijakan inklusi tidak berhenti pada wacana. Dengan adanya aturan yang jelas, sekolah akan memiliki pedoman dalam menerima dan mendampingi anak berkebutuhan khusus.
“Pendidikan inklusi adalah bentuk nyata perlindungan hak anak. Dengan kesempatan setara, anak berkebutuhan khusus bisa mandiri dan meraih masa depan yang lebih baik,” tegas Ariasa.
Ia menutup dengan harapan agar pemerintah tidak hanya fokus pada program populer, melainkan juga memperkuat kebijakan inklusi demi masa depan anak.
