Politik

Ketua Fraksi Angkat Bicara Terkait Video Kontroversi Wahyudin Moridu

×

Ketua Fraksi Angkat Bicara Terkait Video Kontroversi Wahyudin Moridu

Sebarkan artikel ini
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo, Veny Anwar, angkat bicara menyusul video kontroversi anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu/Ulanda.id
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo, Veny Anwar, angkat bicara menyusul video kontroversi anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu/Ulanda.id

ULANDA.ID – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Gorontalo, Veny Anwar, angkat bicara menyusul video kontroversi anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu.

Veny Anwar menegaskan pihaknya baru mengetahui keberadaan video tersebut dan langsung melakukan koordinasi internal.

“Hari ini kami baru mengetahui masalahnya,” kata Veny di Gorontalo, Jumat (19/9).

Baca Juga :  PDIP Gorontalo Tutup Bulan Bung Karno di Kurinai, Kenang Kudatuli dan Tegaskan Komitmen Demokrasi

Menurut Veny, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tidak akan mentolerir tindakan kader yang dianggap mencoreng nama baik partai. Ia memastikan langkah tegas akan diambil sesuai mekanisme organisasi.

“Fraksi bersama partai segera menyelesaikan masalah ini sesuai mekanisme yang berlaku. Partai tidak akan mentolelir perbuatan wakil rakyat yang tidak mencerminkan jati diri kader PDI Perjuangan,” tegasnya.

Baca Juga :  UU MD3 Tak Atur Nonaktif Anggota DPR, Titi Anggraini: Mekanisme Resmi Hanya PAW

Saat ini, Fraksi PDI Perjuangan tengah berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Gorontalo untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap Wahyudin.

Baca Juga :  Fitri Usman Nyatakan Perang Terbuka, Kami NasDem Bone Bolango Tuntut Keadilan

Video berdurasi singkat yang memperlihatkan Wahyudin bersama seorang perempuan di dalam mobil sambil melontarkan pernyataan kontroversial, menjadi sorotan publik setelah beredar luas di media sosial. Kejadian tersebut dinilai merusak citra lembaga legislatif sekaligus mencederai etika pejabat publik.

Example floating