ULANDA.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menegaskan bahwa posisi partainya adalah sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pernyataan ini mengacu pada instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang mendukung seluruh kebijakan pemerintah demi kepentingan rakyat.
“Seperti arahan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, kami mendukung semua kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dalam melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8).
Puan menegaskan, meski PDIP berada di posisi penyeimbang, partainya tidak segan memberikan kritik tajam terhadap Presiden dan para menteri apabila kebijakan yang diambil berdampak negatif bagi masyarakat luas.
“Kami akan bersuara lantang apabila program-program pemerintah tidak sejalan dengan kepentingan rakyat banyak,” katanya.
Puan juga menekankan bahwa sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal istilah koalisi maupun oposisi, melainkan hanya posisi di dalam atau di luar pemerintahan. Pernyataan ini sekaligus mengingatkan untuk memahami aturan yang berlaku.
“Dalam sistem presidensial, tidak ada yang disebut koalisi dan oposisi. Silakan baca aturan mainnya,” tegas Puan.
Menanggapi soal keterlibatan kader PDIP dalam kabinet, Puan memastikan hingga saat ini partainya tidak menempatkan anggota atau kadernya dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo.
“Sampai sekarang, tidak ada kader PDIP yang masuk dalam kabinet,” katanya.
Puan menambahkan, PDIP akan tetap bersikap kritis dan meluruskan apabila terdapat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, demi kelancaran dan keberhasilan jalannya pemerintahan.
“Jika program pemerintah menyimpang dari tujuan untuk rakyat, kami siap memberikan koreksi agar program tetap berjalan sesuai kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Puan Maharani.
