Ulanda.id – 3 Bulan Tanpa Gaji, Perangkat Desa dan BPD Demo Bupati Nelson – Puluhan massa dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama Badan Pengawas Desa (BPD) Kabupaten Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di bawah Menara Limboto, Kamis (9/12). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembayaran gaji mereka yang telah tertunda selama tiga bulan.
Massa yang terdiri dari perangkat desa, BPD, dan pendukung KASBI menyampaikan kekesalan mereka atas keterlambatan tersebut. Dalam orasinya, Koordinator Lapangan, Ismail Lasena, menyatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk memperjuangkan hak yang telah lama diabaikan.
“Kami di sini hanya menuntut hak kami. Sudah tiga bulan gaji kami belum dibayarkan. Kami merasa pemerintah daerah tidak mempedulikan perangkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat,” ujar Ismail Lasena di hadapan massa.
Menanggapi Tunutan massa aksi, Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh perangkat desa yang tetap bersabar dalam menghadapi keterlambatan pembayaran gaji. Ia juga memberikan penjelasan terkait alasan di balik penundaan tersebut.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat desa. Sebagai bupati, saya sangat memperhatikan seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo. Saya ingin menegaskan bahwa kami tidak mengambil uang Bapak-Ibu sekalian. Penundaan ini terjadi karena adanya pengalihan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk Pilkada,” jelas Nelson di hadapan massa aksi.
Baca Juga :Mahasiswa MSIB Amati Gelar Aksi Hijau Untuk Bumi DiDesa Meranti
Nelson memastikan bahwa hak para perangkat desa dan BPD akan segera dituntaskan. Ia menegaskan bahwa pembayaran gaji yang tertunda selama dua bulan akan dilakukan pada Januari mendatang, sementara untuk gaji yang belum dibayarkan selama tiga bulan akan diselesaikan dalam waktu 20 hari ke depan.
“Insyaallah, tinggal 20 hari lagi gaji kalian akan kami bayarkan. Jika ada yang merasa tidak puas, silakan buatkan surat dan serahkan langsung kepada saya,” tambahnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa bukan hanya perangkat desa yang mengalami keterlambatan gaji, tetapi juga BP3K (Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan). Namun, ia menekankan bahwa ADD (Alokasi Dana Desa) tetap lancar dibayarkan, meskipun ada keterlambatan dalam beberapa pembayaran.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo yang turut mendampingi Bupati Nelson menyatakan bahwa pihak legislatif akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia meminta massa aksi untuk tetap tenang dan percaya pada komitmen pemerintah.
“Kami di DPRD akan memastikan pemerintah daerah menepati janjinya. Kami juga mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Ketua DPRD.
Baca Juga : https://winnet.id/sekretaris-komisi-1-dprd-apresiasi-kinerja-kpu-dan-stakeholder-pilkada/
Massa aksi yang hadir menyambut baik kehadiran Bupati dan janjinya, meskipun beberapa di antaranya tetap menyuarakan agar proses pembayaran gaji yang tertunda benar-benar diawasi hingga tuntas.
“Kami menghargai Bupati yang datang langsung menemui kami, tetapi kami ingin kepastian dan realisasi segera. Jangan sampai ini hanya menjadi janji tanpa tindakan,” kata salah satu peserta aksi.
Aksi ini pun berakhir dengan damai setelah dialog terbuka antara pemerintah daerah dan massa aksi. Namun, mereka berjanji akan terus memantau perkembangan dan tidak segan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi sesuai jadwal./yA81
