Gorontalo (ANTARA) – Kepolisian Resor Gorontalo Utara menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan politik uang pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digelar pada Sabtu, 19 April 2025.
Dari tujuh tersangka tersebut, enam di antaranya merupakan kepala desa aktif, sementara satu lainnya adalah warga sipil yang diduga bagian dari kelompok pendukung salah satu pasangan calon, yang dikenal dengan sebutan “Tim 10”.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo Utara, AKP Muhammad Arianto, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidikan intensif yang mengungkap adanya transaksi keuangan yang melibatkan para pelaku.
“Mereka mengaku menerima uang dari tim sukses atau pendukung pasangan calon nomor urut 02 berinisial L, melalui transfer bank,” ujar AKP Arianto, Kamis (15/5).
Salah satu tersangka, berinisial HA, disebut menerima uang sebesar Rp3,5 juta karena dua kali bertemu dengan pengirim dana. HA juga diduga berperan aktif mengoordinasikan kepala desa lainnya.
Dua Tersangka DPO, Pemeriksaan Terus Berlanjut
Proses hukum masih terus berlangsung. Saat ini, dua orang terlapor asal Kecamatan Atinggola sedang menjalani pemeriksaan di Polres Gorontalo Utara.
Sementara itu, dua terlapor lainnya yang berasal dari Kecamatan Sumalata Timur dan Tolinggula masih dalam pencarian pihak kepolisian.
“SP dari Sumalata Timur dan ST dari Tolinggula masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Tim kami terus berupaya melacak keberadaan keduanya,” tegas AKP Arianto.
Kasus ini menjadi sorotan serius terhadap kualitas demokrasi di tingkat daerah. Praktik politik uang kembali membayangi proses pemilu, bahkan di tengah upaya penyelenggara pemilu memperbaiki sistem dan transparansi.
Kepolisian menyatakan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas, demi menegakkan prinsip pemilu bersih dan adil di Gorontalo Utara.
