ULANDA.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti sejumlah catatan penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, termasuk pemutusan kontrak proyek pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie, lambannya pelaksanaan pekerjaan, serta tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Golkar, I Wayan Sudiarta, dalam rapat paripurna ke-26 DPRD Provinsi Gorontalo yang digelar pada Senin (16/6/2025).
“Fraksi Golkar memberikan perhatian serius terhadap persoalan pemutusan kontrak proyek RS Ainun yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan perencanaan. Ini harus menjadi evaluasi mendalam,” ujar Wayan.
Selain itu, fraksinya juga menyoroti lambannya progres sejumlah pekerjaan fisik yang berdampak pada tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Kondisi ini dinilai berkontribusi terhadap tingginya SILPA dalam APBD 2024.
Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada anggaran daerah dapat berdampak negatif pada berbagai aspek, termasuk pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah
“Tingginya SILPA menandakan bahwa realisasi anggaran belum optimal dan perlu segera ditindaklanjuti agar tidak mengganggu program prioritas daerah,” imbuhnya.
Untuk itu, Fraksi Golkar mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo agar memberikan perhatian serius terhadap berbagai temuan dan rekomendasi DPRD, serta memastikan tindak lanjutnya dalam waktu dekat.
“Diperlukan optimisme dan komitmen kuat dari kepala daerah untuk menjawab harapan masyarakat melalui pelaksanaan anggaran yang efisien, tepat waktu, dan berdampak langsung bagi pelayanan publik,” tegasnya.
**Klik Channel WhatsApp Ulanda.id untuk membaca berita pilihan menarik lainnya langsung di ponselmu.
