ULANDA.ID — Pemerintah Kota Gorontalo menghentikan sementara operasional restoran Me Gacoan menyusul aksi unjuk rasa terkait dugaan pelanggaran pembayaran upah pekerja dan masalah proyek konstruksi. Keputusan ini tertuang dalam Surat Wali Kota Gorontalo Nomor 500.16.7.2/DPMPTSP-SEK/319/VI/2025 yang diterbitkan pada 16 Juni 2025.
Penghentian operasional mulai berlaku 17 Juni 2025 dan ditujukan kepada PT Pesta Pora Abadi, pengelola restoran Me Gacoan yang berlokasi di Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur.
Aksi demonstrasi yang berlangsung pada 12 Juni 2025 melibatkan pekerja dan warga yang menuntut transparansi pembayaran upah serta penyelesaian sengketa material bangunan restoran.
“Situasi ini berpotensi memicu gangguan ketertiban yang lebih besar. Maka, Pemkot mengambil langkah tegas dengan memberlakukan penghentian sementara,” tulis isi surat keputusan tersebut.
Wali Kota Minta Klarifikasi Pihak Me Gacoan
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyampaikan bahwa pihak restoran mengaku telah membayar kewajiban mereka kepada kontraktor. Namun, kontraktor disebut belum menyalurkan pembayaran kepada para pekerja.
“Kalau memang benar sudah dibayar, semestinya pihak Me Gacoan segera melapor ke kepolisian. Tapi sampai hari ini belum ada laporan resmi. Ini tentu menimbulkan pertanyaan,” ujar Adhan kepada wartawan, Senin (16/6/2025).
Adhan menegaskan, Pemerintah Kota Gorontalo tetap mendukung investasi yang sehat namun tidak akan membiarkan masyarakat dirugikan dalam prosesnya.
“Kami tidak menolak investasi. Tapi jangan sampai investasi menyengsarakan rakyat,” tegasnya.
Diberi Waktu 30 Hari
Pemkot Gorontalo memberikan batas waktu 30 hari bagi PT Pesta Pora Abadi untuk menyampaikan klarifikasi serta menyelesaikan permasalahan pembayaran. Jika terbukti kewajiban telah ditunaikan namun tidak diteruskan ke pekerja, maka pihak restoran diminta segera melaporkan kontraktor kepada aparat penegak hukum.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen Pemkot Gorontalo dalam menjaga stabilitas sosial serta perlindungan hak-hak tenaga kerja di wilayahnya.
