ULANDA.ID — Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, memimpin kegiatan reses masa sidang ketiga tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kabupaten Boalemo dan Pohuato.
Dalam kunjungan kerja tersebut, La Ode Haimudin bersama anggota tim reses lainnya yakni Limonu Hippy, Wahyu Moridu, I Wayan Sudiarta, Anas Yusuf, Mikson Yapanto, dan Sapia Tuna, disambut langsung oleh Bupati Boalemo, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami bersyukur karena hari ini diterima langsung oleh pimpinan daerah Boalemo. Diskusi yang berlangsung sangat produktif, membahas berbagai tantangan daerah, mulai dari penanganan bencana hingga peran investor,” ujar La Ode Haimudin di ruang pertemuan Pemkab Boalemo, Senin (23/6).
Politisi dari Pdi perjuangan tersebut menekankan bahwa DPRD mendukung masuknya investasi di daerah, asalkan perusahaan mematuhi peraturan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
“Kami tidak anti terhadap investor, tetapi mereka harus taat hukum dan hadir memberikan manfaat langsung kepada rakyat,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti optimalisasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan diberlakukannya opsen pajak sejak Januari 2025, penerimaan langsung dibagi ke kabupaten/kota. Jika pembayaran dilakukan hari ini, maka 66 persen langsung masuk ke kas daerah. Ini merupakan kebijakan baru yang lebih transparan,” ungkapnya.
Namun, ia menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan pajak kendaraan di daerah tersebut, yang belum mencapai 40 persen. Menurutnya, potensi PAD sangat besar jika pemerintah daerah mampu mendorong seluruh pemilik kendaraan, termasuk kendaraan dinas, untuk melunasi pajak.
“Bupati juga mengakui bahwa masih banyak kendaraan dinas yang belum membayar pajak. Tapi beliau sudah mewajibkan semua kendaraan milik Pemkab untuk taat pajak. Ini langkah yang baik sebagai contoh untuk masyarakat,” kata La Ode.
Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat mendorong peningkatan PAD dari sektor perpajakan kendaraan, yang berdampak langsung pada penguatan fiskal daerah.
“Insya Allah, dengan kerja sama yang baik, kita bisa memaksimalkan pendapatan dari PKB dan BBNKB. Ini langkah penting untuk memperkuat ketahanan fiskal di Gorontalo,” tutupnya.
