ULANDA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ustaz Khalid Basalamah pada Senin (23/6/2025) terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi penambahan kuota haji tahun 2025.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Ustaz Khalid dilakukan untuk mengumpulkan informasi seputar pengelolaan ibadah haji yang tengah menjadi perhatian lembaga antirasuah tersebut.
“Benar, yang bersangkutan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Ia hadir dan bersikap kooperatif selama pemeriksaan,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari langkah KPK untuk menelusuri dugaan korupsi dalam pengelolaan dan distribusi kuota haji yang menjadi sorotan publik menjelang musim haji 2025.
Menurut Budi, tim penyidik mendalami pengetahuan Ustaz Khalid mengenai sistem pengelolaan ibadah haji, termasuk potensi penyalahgunaan wewenang dalam penambahan kuota.
“Kami telusuri sejauh mana pengetahuan yang bersangkutan terhadap proses pengelolaan ibadah haji, terutama dalam aspek distribusi kuota,” ungkap Budi.
Meski kasus ini belum masuk ke tahap penyidikan, KPK menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan penyelidikan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.
“KPK berkomitmen untuk menelusuri seluruh informasi yang relevan guna memperjelas konstruksi perkara dan segera menetapkan status hukumnya,” kata dia.
KPK juga mengajak pihak-pihak lain yang memiliki informasi atau keterlibatan dalam perkara ini untuk bersikap terbuka dan memberikan keterangan secara sukarela.
“Kami membuka ruang bagi siapa saja, termasuk para tokoh agama atau penyelenggara perjalanan haji, yang memiliki informasi relevan untuk membantu penanganan perkara ini,” tambah Budi.
Kasus dugaan korupsi kuota haji menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan pelayanan negara kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah. KPK menegaskan akan menindaklanjuti setiap laporan atau temuan secara transparan dan profesional.
