ULANDA.ID — Warga Desa Pelita Hijau, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, memanfaatkan momentum Reses Masa Sidang III Tahun 2024–2025 untuk menyampaikan berbagai keluhan langsung kepada Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Amanat Nasional, Femmy Udoki, pada Kamis (26/6/2025).
Bertempat di halaman terbuka dengan tenda sederhana, warga datang membawa harapan dan keresahan. Salah satu isu yang paling mengemuka adalah kekhawatiran atas rencana aktivitas tambang oleh PT. Celebes Bone Mineral CBM, yang lokasinya berdekatan dengan permukiman.
Kekhawatiran Akan Dampak Tambang
Tokoh masyarakat setempat, Abdul Rahman Barisi, menyuarakan kegelisahan warga mengenai potensi kerusakan lingkungan dan pencemaran sumber air bersih.
“Air kami bisa tercemar. Anak cucu kami bisa kehilangan tanah. Apa yang akan tersisa kalau tambang itu masuk?” ucap Abdul di hadapan Femmy dan warga lain.
Menanggapi hal tersebut, Femmy Udoki menegaskan bahwa aspek legalitas perusahaan tidak serta-merta meniadakan risiko terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Perusahaan memang legal. Tapi dampaknya ke masyarakat harus jadi pertimbangan serius. Ini akan saya sampaikan langsung ke Gubernur Gorontalo,” kata Femmy.
Usulan Perda Adat dan Infrastruktur Banjir
Selain isu pertambangan, warga juga menyuarakan perlunya Peraturan Daerah (Perda) tentang Adat di Provinsi Gorontalo. Menurut warga, adat masih menjadi sistem nilai penting dalam menjaga keseimbangan sosial di daerah seperti Bonepantai.
Femmy merespons positif usulan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mendorong pembahasan di tingkat lintas komisi DPRD serta menginisiasi dialog dengan lembaga-lembaga adat.
“Kalau kita bicara pembangunan berkelanjutan, maka perlindungan adat harus jadi pilar utama,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Bilungala Utara, Arman Suleman, menyoroti masalah banjir tahunan akibat belum adanya normalisasi sungai. Ia mengusulkan pembangunan tanggul (boronjo) sebagai solusi nyata.
“Kami lelah mengungsi setiap musim hujan. Warga butuh tindakan, bukan janji,” ujarnya.
Femmy menjelaskan bahwa ia telah menjalin komunikasi dengan Balai Sungai, namun menegaskan pentingnya pengajuan proposal dari pemerintah kabupaten.
“Kalau proposal sudah ditandatangani Bupati, kami akan kawal hingga ke kementerian teknis,” ungkapnya.
Suara Perempuan dan Anak: Dari Alat Pertanian Hingga Fasilitas PAUD
Kelompok ibu-ibu juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan kebutuhan mereka. Mulai dari alat pertanian, bantuan tempat ibadah, hingga fasilitas bermain anak PAUD dan TK menjadi bagian dari aspirasi.
Femmy menyatakan komitmennya untuk menyisipkan kebutuhan tersebut dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun Anggaran 2026 dan memperjuangkannya melalui mekanisme resmi.
“Ini kebutuhan dasar yang akan kami prioritaskan,” ucapnya.
Reses Bukan Seremonial
Menutup agenda reses, Femmy menekankan pentingnya kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat bukan hanya saat kampanye, tetapi juga dalam mendengar langsung persoalan di lapangan.
“Kalau semua ini saya diamkan, lalu untuk apa saya dipilih?” tuturnya mengakhiri pertemuan.
