ULANDA.ID — Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Hukum Provinsi Gorontalo, Kamis (20/6/2025). Ketua Pansus RPJMD Sun Biki bersama Wakil Ketua Espin Tulie memimpin rapat yang digelar di Ruang Inogaluma DPRD
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah anggota Pansus, termasuk Gustam Ismail, Hais Ayuwa dan Manaf Hamzah. Fokus utama pembahasan mencakup arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, termasuk penguatan pengembangan wilayah.
Anggota Pansus, Gustam Ismail, dalam keterangannya menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya bagi wilayah terluar dan kepulauan yang kerap terabaikan dalam perencanaan daerah.
“Kami mendorong agar wilayah terisolir, termasuk kepulauan, masuk dalam prioritas RPJMD. Di Gorontalo Utara, ada dua pulau berpenduduk yang hingga kini belum menikmati infrastruktur dasar seperti listrik dan jalan penghubung,” ujar Gustam.
Ia menyoroti Pulau Dudepo sebagai wilayah yang paling tertinggal. Kondisi di pulau tersebut masih sangat memprihatinkan, mulai dari keterbatasan akses transportasi, tidak tersedianya listrik, hingga infrastruktur jalan dan jembatan yang belum layak.
“Bayangkan, sudah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, namun saudara-saudara kita di pulau itu masih hidup dalam kegelapan tanpa listrik dan akses jalan yang memadai,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Bappeda Gorontalo menyatakan komitmennya untuk memasukkan pembangunan wilayah kepulauan ke dalam RPJMD 2025–2030. Gustam memastikan, DPRD akan mengawal janji tersebut agar menjadi program konkret.
“Kami akan mengawasi proses perencanaan ini hingga implementasi, agar target pembangunan lima tahun ke depan sesuai dengan kemampuan fiskal dan menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah tertinggal,” pungkasnya.
