ULANDA.ID — Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PAN, Femmy Udoki, menegaskan pentingnya komitmen dan keseriusan seluruh anggota DPRD dalam membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Perubahan APBD Tahun 2025.
Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Paripurna ke-32 DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (14/7), yang membahas penyampaian awal rancangan KUAPPAS dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.
Femmy, yang juga Sekretaris DPW PAN Provinsi Gorontalo, menekankan bahwa pembahasan KUAPPAS akan dimulai di tingkat komisi sebelum diserahkan ke Badan Anggaran DPRD. Oleh karena itu, ia mengimbau agar seluruh anggota dewan tidak mengabaikan tahapan penting ini.
“Sebelum masuk ke Badan Anggaran, rancangan KUAPPAS ini wajib dibahas di tingkat komisi. Jadi saya minta semua anggota DPRD fokus dan serius. Jangan sampai ada yang tidak hadir atau justru ke luar daerah,” tegasnya.
Ia menilai waktu yang tersedia sangat terbatas, sehingga setiap detik dalam proses pembahasan harus dimaksimalkan secara optimal demi menghasilkan dokumen anggaran yang akurat dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Femmy meminta pimpinan DPRD tidak memberikan izin perjalanan dinas keluar daerah kepada anggota dewan, kecuali untuk urusan yang sangat mendesak dan bersifat struktural, seperti instruksi dari DPP partai.
“Kalau hanya perjalanan dinas biasa, saya harap tidak diizinkan. Kecuali ada urusan penting seperti panggilan resmi dari DPP partai, itu tidak bisa digantikan dengan kegiatan lain,” ujarnya.
