ULANDA.ID – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyatakan sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat paripurna ke-43 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Gorontalo, Senin (8/9).
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menegaskan, delapan fraksi telah memberikan persetujuan agar rancangan tersebut dibahas lebih rinci sesuai mekanisme yang berlaku.
“Seluruh fraksi sudah menyatakan setuju. Tahapan berikutnya adalah membahas detail rancangan anggaran ini dengan tetap mengacu pada aturan di DPRD Provinsi Gorontalo,” ujar Thomas.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang hadir dalam sidang itu menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran, terutama di tengah penurunan dana transfer ke daerah.
“Dengan kondisi saat ini, pemerintah daerah akan terus menjaga efisiensi sekaligus mencari cara meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat,” kata Gusnar.
Ia menambahkan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam mengelola keuangan daerah. “Masyarakat Gorontalo belum dalam posisi siap untuk menanggung tambahan beban, karena itu kami harus mencari sumber pendapatan alternatif,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai tanda resmi kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Langkah ini menegaskan komitmen kedua pihak dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Gorontalo.
