ULANDA.ID – Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy (CIGDP), Cusdiawan, menilai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9) merupakan respons terhadap tuntutan publik untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan.
Menurutnya, reshuffle kabinet ini sekaligus menjadi upaya Presiden Prabowo dalam memperkuat legitimasi publik.
“Langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi. Namun, yang perlu ditelaah adalah sejauh mana pertimbangan profesionalisme berbasis kinerja menjadi faktor utama dalam reshuffle, atau justru lebih dipengaruhi pertimbangan politis,” ujar Cusdiawan, Selasa (9/9).
Ia mencontohkan pencopotan Budi Arie yang dinilai memiliki dua pesan. Pertama, menunjukkan keseriusan Prabowo membangun pemerintahan yang berintegritas di tengah isu dugaan skandal. Kedua, menegaskan posisi Prabowo sebagai presiden yang mandiri dan tidak selalu berada di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Sementara itu, pergantian Sri Mulyani disebut berkaitan dengan kritik publik terhadap kebijakan fiskalnya.
“Bu Sri diharapkan menjaga kesehatan APBN. Namun inovasi fiskal yang berpihak pada masyarakat sulit diwujudkan karena hambatan struktural, termasuk relasi kekuasaan yang bercorak predatory capitalism. Tantangan ini kini menjadi tugas berat menteri penggantinya,” tutur Cusdiawan.
Adapun pencopotan Budi Gunawan, menurut dia, terkait eskalasi demonstrasi yang terjadi secara masif. Presiden Prabowo disebut tidak puas dengan kinerja Budi dalam mengelola situasi tersebut.
“Namun jika alasan murni kinerja, mengapa pimpinan instansi lain yang juga menangani demonstrasi tidak ikut diganti? Ini menunjukkan pertimbangan kinerja dan politik saling berkelindan,” jelasnya.
Di sisi lain, Cusdiawan juga menyoroti keputusan pemerintah membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Ia menilai langkah itu berlawanan dengan retorika efisiensi yang selama ini digaungkan.
“Pembentukan kementerian baru jelas akan menyedot anggaran. Yang seharusnya dilakukan adalah memperkuat kementerian yang sudah ada melalui perbaikan tata kelola, bukan menambah struktur baru,” pungkasnya.
