ULANDA.ID – Presiden RI Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih melalui reshuffle jilid ketiga dengan melantik 11 pejabat baru, terdiri dari menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga penasihat khusus presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029. Selain itu, Prabowo juga menetapkan Keppres Nomor 97/P Tahun 2025 mengenai pemberhentian dan pengangkatan kepala badan, wakil kepala badan, Kepala Staf Kepresidenan, hingga Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian.
Prosesi pelantikan dimulai pukul 15.00 WIB. Presiden Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan para pejabat baru, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan pemberian ucapan selamat dari Presiden serta jajaran kabinet.
Daftar 11 Pejabat Baru Kabinet Merah Putih
1. Djamari Chaniago – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Erick Thohir – Menteri Pemuda dan Olahraga
3. Muhammad Qodari – Kepala Kantor Staf Presiden
4. Ahmad Dofiri – Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri
5. Angga Raka Prabowo – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
6. Afriansyah Noor – Wakil Menteri Ketenagakerjaan
7. Rohmat Marzuki – Wakil Menteri Kehutanan
8. Farida Faricha – Wakil Menteri Koperasi
9. Naniek S. Dayang – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
10. Sonny Sanjaya – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
11. Sarah Sadiqa – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pejabat yang Diberhentikan
Dalam reshuffle kali ini, Presiden Prabowo juga memberhentikan empat pejabat, yakni:
1. Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN (sekarang dilantik sebagai Menpora)
2. Sulaiman Umar dari Wakil Menteri Kehutanan
3. Hasan Nasbi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
3. Anto M. Putranto dari Kepala Staf Kepresidenan
Reshuffle jilid ketiga ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo memperkuat arah kebijakan kabinet periode 2024–2029, sekaligus merespons dinamika nasional yang menuntut percepatan kinerja pemerintah di berbagai sektor.
