ULANDA.ID I Gorontalo, Senin 16 Desember 2024 – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Lingkungan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Gorontalo. Aksi ini terkait dengan persoalan perizinan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato.
Aksi tersebut dipimpin oleh Zasmin Dalango, selaku koordinator lapangan (korlap). Dalam orasinya, Zasmin menyinggung adanya indikasi praktik tidak transparan yang melibatkan pihak tertentu, hingga menyebabkan rotasi di tubuh pemerintahan Provinsi Gorontalo.
“Harus adanya RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk persoalan ini agar supaya jelas. Tidak boleh ada tumpang tindih, apalagi tebang pilih terhadap masyarakat,” tegas Zasmin Dalango dalam orasinya.
Aksi yang digelar siang itu mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar, yang juga mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan izin perusahaan di daerah tersebut. Beberapa warga menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan, terutama di Kabupaten Pohuwato yang dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang besar namun rawan terhadap eksploitasi berlebihan.
Aliansi Mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya sekadar bentuk protes, melainkan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan serta memastikan hak-hak masyarakat terdampak.
“Kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan akibat kelalaian atau permainan dalam proses perizinan. Jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti hal ini, kami akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi,” tambah zasmin.
Menanggapi aksi ini, Kepala Dinas DPM-PTSP Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, menyampaikan apresiasinya kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi mereka.
Baca Juga : Mahasiswa Demo Polsek Tapa, Tuntut Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual di Desa Meranti
“Karena kalau tidak ada mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat, kami juga tidak tahu apa yang salah dalam kinerja kami. Sebagai media kontrol, teman-teman mahasiswa menyampaikan aspirasi berarti ada sesuatu yang, dalam tanda petik, salah ataupun belum lurus,” ujar Sultan Kalupe.
Selanjutnya Sultan menegaskan bahwan pihaknya dalam hal ini DPM-PTSP Provinsi Gorontalo mengisyaratkan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui langkah-langkah konkret serta akan mengkaji ulang proses perizinan yang dianggap bermasalah serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi.
“Kami terbuka untuk melakukan diskusi lebih lanjut dengan mahasiswa dan masyarakat guna menyelesaikan persoalan ini. Ke depannya, saya berharap ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” tambah Sultan.
Ia menambahkan bahwa dirinya tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran. “Ketika ini benar, saya tidak akan bergeser pada hal itu. Tetapi kalau ini salah, maka saya akan berdiri di depan menyatakan itu tidak bisa,” tegas Sultan Kalupe.
Meski Aksi damai ini hanya untuk mencerminkan semangat mahasiswa sebagai penggerak perubahan, namun mereka menegaskan akan tetap melakukan aksi dengan gelombang besar sampai tuntutan mereka direalisasikan.
Aksi ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan lingkungan dalam setiap proses pengambilan keputusan./cW81
