ULANDA.ID I Surabaya, 19 Desember 2024 – Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa (PO dan MLB) Nahdlatul Ulama (NU) menggelar pertemuan di Surabaya pada Kamis (19/12) dengan agenda mendesak pencopotan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Khalid atau yang dikenal sebagai Gus Yahya. Desakan ini mencuat setelah ditemukan berbagai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Gus Yahya dan jajarannya selama tiga tahun terakhir memimpin organisasi.
Salah satu pelanggaran yang menjadi sorotan adalah keberpihakan PBNU dalam kontestasi politik tahun politik 2024. Selain itu, Gus Yahya juga dituding telah melakukan pemecatan terhadap sejumlah pengurus wilayah NU secara sepihak dan tanpa prosedur yang sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU. Ironisnya, mereka yang diberhentikan adalah tokoh-tokoh besar yang telah lama berkontribusi untuk organisasi.
Divisi Hukum dan Advokasi PO dan MLB NU, Jakfar Sodiq, menegaskan bahwa tindakan Gus Yahya tersebut melanggar AD/ART NU dan berdampak buruk terhadap keutuhan organisasi. “Apa yang dilakukan oleh Gus Yahya sangat jelas melanggar aturan organisasi. Kesalahan fatal lainnya adalah menggiring organisasi ini jauh dari akar rumput warga Nahdliyin. Padahal, tugas utama PBNU adalah menjaga keutuhan, baik secara internal organisasi maupun dalam relasi eksternal dengan masyarakat,” tegas Jakfar.
Jakfar juga menambahkan bahwa kepemimpinan Gus Yahya selama ini dianggap tidak merepresentasikan nilai-nilai perjuangan NU. “Kita sebagai warga NU memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan semangat keumatan dan keorganisasian, bukan justru menggerusnya dengan kebijakan yang tidak adil,” tambahnya.
Muktamar Luar Biasa yang direncanakan oleh PO dan MLB NU ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mengembalikan marwah dan arah perjuangan NU agar tetap berpihak pada kepentingan warga Nahdliyin serta menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik praktis.
Pihak PBNU belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Namun, polemik ini menambah dinamika dalam tubuh organisasi NU, terutama menjelang tahun politik yang memanas.
Baca Juga : Harga Emas Tertekan Dipengaruhi Keputusan FOMC The Fed
PBNU Tegaskan Tidak Ada Tradisi Muktamar Luar Biasa
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menanggapi desakan yang muncul dari Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa NU (PO dan MLB NU). Menurutnya, Nahdlatul Ulama tidak memiliki tradisi menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) seperti yang diminta oleh pihak presidium tersebut.
“PBNU tidak memiliki sejarah mengadakan Muktamar Luar Biasa. Kalau memang ada kebutuhan untuk itu, harus dilakukan oleh PBNU sendiri, bukan oleh kelompok tertentu yang tidak memiliki legitimasi organisasi,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya di Surabaya pada Kamis (19/12).
Gus Ipul juga menegaskan bahwa hingga saat ini, kepemimpinan Gus Yahya masih dianggap solid dan mendapat dukungan penuh dari struktur organisasi NU di berbagai tingkatan. “Kepemimpinan Gus Yahya masih sangat solid. Semua elemen organisasi terus bekerja untuk menjaga marwah NU, menghadapi tantangan keumatan, dan memastikan NU tetap berada di jalur yang benar,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengimbau kepada semua pihak agar menyelesaikan perbedaan pandangan melalui mekanisme organisasi yang sesuai dengan AD/ART NU. Ia juga meminta seluruh warga Nahdliyin untuk tetap menjaga ukhuwah dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan organisasi.
“Kritik dan masukan itu wajar dalam sebuah organisasi sebesar NU. Namun, semua itu harus disampaikan melalui jalur yang benar, bukan dengan cara-cara yang justru bisa merusak nama baik NU,” kata Gus Ipul.
Terkait tudingan pelanggaran yang dialamatkan kepada Gus Yahya, Gus Ipul menyebut bahwa PBNU akan tetap terbuka terhadap evaluasi dan masukan. Namun, ia memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil selama ini telah melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Situasi ini memunculkan respons yang beragam di kalangan warga Nahdliyin. Sebagian mendukung kepemimpinan Gus Yahya dan langkah PBNU dalam menjaga stabilitas organisasi, sementara sebagian lainnya mendesak perlunya reformasi internal untuk mengembalikan independensi dan visi organisasi yang lebih murni.
Dalam waktu dekat, perhatian publik akan tertuju pada langkah lanjutan dari kedua kubu, apakah akan terjadi dialog untuk menyelesaikan perbedaan atau justru semakin memperuncing polemik di tubuh organisasi terbesar di Indonesia ini./aT81
