ULANDA.ID – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, membantah tudingan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Matona, yang menyebut dirinya tidak memberi teladan di tengah masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah provinsi.
Menurut Adhan, pernyataan itu tidak hanya keliru, tetapi menunjukkan ketidaktahuan pejabat terhadap realitas politik dan pemerintahan. “Jangan asal bicara kalau tidak tahu duduk persoalannya. Jangan hanya karena mau ambil hati atasan lalu menyerang sembarangan,” kata Adhan.
Ia bahkan menegaskan bahwa yang tidak pantas menjadi teladan justru Gubernur Gusnar Ismail sendiri. “Saya memang punya masalah pribadi dengan Gusnar sejak lama, tapi saya tidak pernah menggadaikan etika. Dulu saat Gusnar hampir tak lagi diajak Fadel Muhammad maju sebagai wakil gubernur, saya yang perjuangkan dia sampai berhadapan langsung dengan Fadel. Saat dia mencalonkan diri jadi gubernur, saya dukung terbuka meski harus dipecat dari Golkar,” ungkapnya.
Adhan bahkan mengklaim pernah menolak uang Rp1 miliar dari Rusli Habibie hanya demi tetap mendukung Gusnar. Namun balasan yang ia terima justru pengkhianatan. “Saat saya butuh kendaraan politik untuk maju Pilwako, dia diam saja. Partai Demokrat yang dipimpinnya malah dukung orang lain. Ini bukti dia tidak punya etika dan tidak tahu balas budi. Ini fakta, bukan asumsi,” ujarnya geram.
Adhan juga menyentil sikap Gubernur dalam urusan pemerintahan. Ia menuding Gusnar gagal menunjukkan keteladanan sebagai pemimpin. Contoh paling nyata, menurutnya, saat RUPS Bank SulutGo berlangsung, Gubernur tidak memperjuangkan posisi komisaris dan direksi dari Gorontalo. “Yang dia perjuangkan justru keluarganya sendiri. Ini nepotisme, bukan kepemimpinan. Ini bukan keteladanan, ini kepentingan pribadi,” tegasnya.
Soal tuduhan menolak program bantuan dari provinsi, Adhan meluruskan bahwa ia tidak pernah menolak bantuan untuk rakyat. Namun ia menolak cara penyalurannya yang sarat kepentingan partai. “Bantuan disalurkan tanpa pemberitahuan resmi ke Pemkot. Yang lebih parah, kader Demokrat yang jadi penyalur. Seolah-olah ini program partai. Itu kampanye terselubung!” katanya.
Ia menegaskan, dirinya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Provinsi Gorontalo tahu menempatkan diri. “Saya tidak pernah bawa partai ke dalam urusan pemerintahan. Gubernur harusnya belajar etika berpolitik. Jabatan publik itu bukan panggung partai.”
Adhan juga mengingatkan para ASN di lingkungan Pemprov agar tidak terseret politik praktis. Ia menyebut kepala dinas yang bicara tanpa memahami persoalan hanya sedang ‘cari muka’. “ASN harus netral. Jangan asal ikut menyerang tanpa data. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa malah melanggar UU ASN,” ujarnya.
Bahkan, menurutnya, ada kepala dinas yang menggelar kegiatan pemerintahan di kantor sekretariat Partai Demokrat. “Itu keterlibatan langsung ASN dalam politik. Fakta yang sangat memprihatinkan,” tegas Wali Kota dua periode ini.
Lebih jauh, Adhan mengungkap dua surat permohonan uji kompetensi jabatan yang telah dikirimkan Pemkot ke provinsi tak pernah direspons. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk penghambatan terhadap jalannya roda pemerintahan.
“Jangan bicara soal keteladanan kalau surat resmi saja tak dijawab. Ini kewajiban gubernur yang dia abaikan. Kalau begini, dia bukan hanya tak layak jadi teladan, tapi juga menjadi penghalang tata kelola pemerintahan,” sindir Adhan.
Ia menyatakan akan segera menyurati Kementerian Dalam Negeri untuk melaporkan sikap Gubernur Gusnar yang menurutnya tidak kooperatif dan menghambat proses administrasi.
Menutup pernyataannya, Adhan menyarankan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sri Wahyuni Matona untuk berhenti menyerang dan lebih baik mengingatkan pimpinannya sendiri agar belajar soal keteladanan dan tahu batas.
“Dalam waktu dekat saya akan datang ke kantor Kominfo untuk bertemu langsung dengan ibu Wahyuni. Biar dia dengar langsung dari saya, supaya dia paham,” pungkasnya.
