Adhan Dambea Kritik WTP, Minta BPK Audit Aset Daerah

ULANDA.ID – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menanggapi dengan tenang pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 bagi Pemerintah Kota Gorontalo dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pada penyerahan laporan keuangan yang berlangsung. Senin, (19/05)

Meski apresiasi tersebut menjadi kebanggaan bagi banyak kepala daerah, Adhan justru menyampaikan kritik konstruktif atas proses pemberian opini tersebut. Ia mengingatkan bahwa opini WTP tidak boleh hanya didasarkan pada kelengkapan laporan keuangan semata.

“Saya minta BPK RI turun tangan memeriksa aset-aset daerah yang belum jelas. Jangan sampai WTP diberikan hanya karena laporan lengkap, sementara di lapangan masih banyak persoalan,” kata Adhan.

Menurut Adhan, Kota Gorontalo maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo masih memiliki sejumlah aset yang status kepemilikannya belum jelas. Ia menilai, selama masalah tersebut belum diselesaikan, opini WTP seharusnya belum layak diberikan.

“Masih banyak aset yang belum dikuasai secara penuh, baik oleh Pemkot maupun Pemerintah Provinsi. Ini seharusnya menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Adhan, yang menjabat sebagai Wali Kota pada periode 2008–2013, mengakui bahwa saat masa kepemimpinannya, Pemerintah Kota Gorontalo belum pernah menerima opini WTP dari BPK RI. Satu-satunya penghargaan yang diraihnya saat itu adalah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menurutnya menjadi pencapaian paling membanggakan karena terkait integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Target Kota Gorontalo Bebas Korupsi

Adhan menegaskan, prioritas utamanya sebagai kepala daerah bukan semata-mata mengejar penghargaan, melainkan mendorong Kota Gorontalo menjadi daerah bebas korupsi yang bisa menjadi contoh secara nasional.

Ia juga mengimbau agar penilaian kinerja pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi juga mempertimbangkan pengelolaan aset dan transparansi penggunaan anggaran.(**)