ULANDA.ID – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto harus menepati janji kesejahteraan guru setelah pemerintah mengumumkan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp 757,8 triliun.
“P2G mendesak Presiden Prabowo agar merealisasikan janjinya untuk kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Senin (18/8/2025).
Janji itu merujuk pada program Astacita Prabowo-Gibran, yang disebut akan mewujudkan “Standar Upah Minimum Guru Non-ASN dan Honorer”.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menegaskan pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata dengan segera menetapkan standar upah minimum bagi guru non-ASN.
“Janji mewujudkan standar upah minimum guru non-ASN ini sudah kami tagih sejak awal. Melalui RAPBN 2026, pemerintah hendaknya segera menetapkan standar upah minimum tersebut,” ujar Iman.
Hingga kini, pemerintah belum menetapkan standar upah minimum bagi guru non-ASN maupun guru honorer. Banyak guru di lembaga swasta, madrasah, dan PAUD masih menerima penghasilan jauh di bawah upah minimum buruh.
Iman menilai, pemberian insentif Rp 300.000 dari pemerintah bukanlah hadiah HUT RI ke-80, melainkan hak yang seharusnya diterima guru.
“Bukan kami kufur nikmat, tapi insentif Rp 300.000 per bulan bukanlah kado, melainkan pemenuhan hak guru, yang itupun masih belum terpenuhi sepenuhnya,” jelas Iman.
Banyak guru honorer maupun non-ASN, termasuk guru swasta, guru madrasah, dan guru PAUD, masih menerima upah sekitar Rp 200.000 per bulan. Iman menegaskan, jika Presiden Prabowo ingin benar-benar mensejahterakan guru, janji Astacita harus segera direalisasikan.
Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp 757,8 triliun, meningkat sekitar Rp 33,5 triliun dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp 724,3 triliun.
“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp 757,8 triliun untuk tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam pidato nota keuangan, Jumat (15/8/2025).
Meskipun anggaran pendidikan mencapai rekor, P2G menekankan bahwa peningkatan anggaran harus diikuti dengan penetapan standar upah minimum guru non-ASN dan honorer, sebagai langkah konkret pemerintah dalam mensejahterakan tenaga pendidik.
